Bulat Menuju Revisi Terbatas UU Pilkada

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Senin, 19 Feb 2018, 08:19 WIB Polemik
Bulat Menuju Revisi Terbatas UU Pilkada

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang -- MI/ROMMY PUJIANTO

AJANG Pilkada serentak 2018 belum juga sampai pada hari pemungutan suara, tetapi empat calon kepala daerah sudah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga di antaranya bahkan terindikasi menggunakan suap untuk membiayai kampanye mereka di pilkada.

Keempat petahana yang telah menjadi tersangka korupsi itu melenggang ke tahapan pilkada selanjutnya. Hal itu karena Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak menghalangi tersangka tetap melaju.

Wacana untuk kembali merevisi UU Pilkada pun mengemuka. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai undang-undang semestinya bisa merespons keresahan terkait sejumlah kepala daerah petahana terkena OTT oleh KPK di tengah pencalonan mereka dalam pilkada.

"UU yang baik itu kan dalam pembuatannya melihat jauh ke depan. Namun, kalau ada dinamika, ya harus diperbaiki agar mudah ditafsirkan," terang Saut kepada Media Indonesia, kemarin.

Saut mengakui, jika yang dihasilkan ialah norma aturan yang melarang tersangka korupsi menjadi calon kepala daerah, norma itu potensial digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah.

Untuk mencegah hal itu, lanjut Saut, dari tahap naskah akademik sudah harus diperdebatkan dengan baik oleh para ahli dan masyarakat sipil dari beragam sudut pandang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan adanya revisi terbatas UU Pilkada untuk mengakomodasi pelarangan atau pengguguran calon kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Ketentuan itu dinilai penting melihat banyaknya masukan dari masyarakat sipil dan partai politik.

"Menurut saya, jadi masukan bagi pembuat undang-undang ke depan. Kalau ada kejadian serupa, harus ada solusi ada jalan keluar," terang Komisioner KPU Wahyu Setiawan, saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Menurut dia, beberapa parpol pengusung calon kepala daerah yang terkena OTT berkeinginan untuk mengganti calon yang mereka usung. Sayangnya, regulasi saat ini memberikan sanksi terhadap langkah tersebut.

Pilih yang bersih

Menurut Wahyu, bila ada revisi, hasilnya belum bisa diimplementasikan pada Pilkada 2018 karena sudah terlampau dengan waktu pemungutan suara. Kini yang bisa dilakukan KPU ialah mengedukasi masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang bersih.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pun berharap warga bisa menentukan pilihan dengan bijak dan memilih calon kepala daerah terbaik. Pemerintah tidak bisa meminta mereka tidak memilih calon yang jadi tersangka korupsi karena tidak ada aturan yang melarang.

"Silakan publik menilai dan kemudian menentukan pilihannya."(Ric/Nur/P-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More