Kalis Penghinaan

Penulis: Ono Sarwono Pada: Minggu, 18 Feb 2018, 09:30 WIB PIGURA
Kalis Penghinaan

Dok.MI

ASAL penghinaan terhadap presiden yang sedang dibahas dalam Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RUU KUHP) masih menjadi polemik. Pro dan kontra pun terjadi dalam masyarakat mengenai perlu atau tidaknya pasal tersebut dalam KUHP.

Terlepas dari perdebatan atau pro dan kontra itu, yang memprihatinkan, faktanya penghinaan terhadap presiden dalam praktik kehidupan berbangsa dan negara kerap terjadi. Ini masalahnya. Bukankah presiden itu kepala negara sekaligus simbol negara yang dipilih rakyat?

Sejujurnya bangsa ini bukan kumpulan para penghina. Ini diduga hanya karena kepentingan politik sesaat. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja dan tega menggunakan cara-cara tidak bermartabat tersebut. Politik tanpa adab pasti akan menghancurkan peradaban bangsa. Ini berarti paradoks dengan tujuan mulia politik itu sendiri.

Gunakan pasemon
Bila menyimak dalam dunia wayang, bangsa yang kalis dari urusan hina-menghina ialah di Negara Amarta. Sepanjang sejarahnya, negara yang dibangun Pandawa di atas lahan hutan yang disebut Wanamarta itu belum pernah ada satu warga pun yang sampai menghina pemimpin mereka.

Rakyat begitu hormat kepada pemimpin, Prabu Yudhistira, alias Puntadewa. Rakyat selalu bersemangat menjalankan atau mendukung setiap kebijakan yang diambil sang pemimpin. Itulah cermin watak kesatria rakyat yang sadar sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, budaya luhur hidup turun-temurun di Amarta. Budi pekerti terpelihara dalam pergaul­an warga. Rakyat ­senantiasa bertata krama dalam segala kegiatan mereka. Oleh karena itulah, ja­ngankan menghina sang pemimpin, menjelek-jelekkan antar­warga pun tidak pernah terdengar.

Kondisi demikian membawa suasa kehidupan masyarakat rukun dan tenteram. Mereka menghormati dan menghargai satu sama lain dan tergerak mengembangkan watak diri untuk senantiasa rendah hati dan tidak merendahkan pihak lain.

Namun, dalam konteks kepemimpinan nasional, bukanlah tidak pernah ada persoalan politik sehingga sang pemimpin tidak pernah dikritik. Dalam seni pakeliran, kritik biasanya disampaikan Semar Badranaya, sang pamong yang sekaligus merepresentasikan rakyat.

Uniknya, dalam menyampaikan kritik, Semar kerap menggunakan pasemon (sindiran). Atau kerap pula diwujudkan lewat tembang-tembang macapat yang dilantunkan sendiri. Dengan demikian, pesan dalam kritik itu dapat terkirim dengan baik dan nyaman tanpa membuat hati pemimpin tersinggung atau terluka. Jadi, ada unggah-ungguh yang dipegang teguh.

Semar melakukan ini karena dilandasi hormatnya kepada pemimpin dan bangsa. Pun, niat mengkritiknya itu tidak lain kecuali demi kebaikan bersama yang pada gilirannya menjadikan rakyat hidup adil dan makmur.

Sebaliknya, Yudhistira selalu legawa menerima setiap kritik. Istananya pun bukan tempat terbatas bagi kalangan elite. Ia membukanya lebar-lebar bagi siapa saja, termasuk Semar dan anak-anaknya.

Meski raja gung binathara, Yudhistira sangat menghargai Semar yang identik wong cilik. Ini simbolisasi akan kedekatannya dengan rakyat yang ia pimpin. Lebih dari itu, apa yang disarankan Semar selalu ia laksanakan dengan penuh keikhlasan.

Penjelasan Semar
Ceritanya, salah satu contoh kritik Semar terhadap sang pemimpin dapat disimak dalam lakon Semar Mbagun Kahyangan. Ini langkah Semar menyentil raja dan para elite Amarta yang dinilai sudah kehilangan kesadaran atas tanggung jawabnya terhadap kondisi bangsa.

Alkisah, Semar mengutus anaknya, Petruk, menghadap Prabu Yudhistira untuk meminjam pusaka negara, yaitu jimat kalimasada, tombak kalawelang, dan payung tunggulnaga. Ketika Petruk sampai tujuan, di istana sedang ada pertemuan keluarga Pandawa (Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula dan Sadewa). Hadir dalam pertemuan tersebut Sri Bathara Kresna, paranpara Pandawa.

Setelah dipersilakan duduk dan matur, Petruk lalu menjelaskan dirinya sowan karena diutus bapaknya untuk meminjam tiga pusaka Amarta. Pusaka itu akan digunakan Semar membangun kahyangan.

Menurut Kresna, keinginan Semar itu melanggar kodrat jagat. Kahyangan itu merupakan tempat para dewa sehingga semua titah marcapada tidak berhak mengutak-utik, apa pun alasannya. Ia menyarankan Yudhistira mengabaikan keinginan Semar. Namun, Petruk kukuh, dirinya tidak akan kembali ke Karang Kadempel, dusun tempat tinggal Semar, bila tidak membawa tiga pusaka Amarta.

Suasana sempat hening sesaat. Tiba-tiba Sadewa menyarankan kakaknya, Yudhistira, menengok gedong tempat penyimpanan pusaka. Menurut Sadewa, bila pusaka masih ada berarti Semar keliru. Sebaliknya, jika pusaka tidak berada di tempatnya, artinya Semar benar.

Seperti ada yang mendorong nalurinya, Yudistira bergegas mendatangi gedong dan mendapati tiga pusaka tidak ada. Kemudian ia mengajak adik-adiknya buru-buru menuju rumah Semar. Petruk, yang mendengar hilangnya pusaka tersebut, pun segera kembali ke Karang Kadempel.

Tidak lama kemudian, Pandawa sampai di rumah Semar. Yudhistira memberi tahu tuan rumah bahwa tiga pusaka Amarta hilang. Ia juga meminta keterangan Semar terkait dengan niatnya membangun kahyangan.

Dengan tenang dan nada datar Semar menjelaskan yang ia mak­sud kahyangan sesungguhnya adalah mental dan kejiwaan para elite Amarta. Menurutnya, negara yang kian jauh dari keadilan, kemakmur­an, dan ketenteraman ini akibat elitenya kehilangan jati diri.

Hilangnya jati diri itulah yang disimbolkan dengan hilangnya pusaka Amarta dari tempatnya. Jimat kalimasada merupakan lambang kesucian jiwa dan rohani. Tombak kalawelang simbol kepekaan hati dan nurani, sedangkan payung tunggulnaga sebagai lambang pengayom.

Kembali ke jati diri
Kisah ini menggambarkan harmonisnya hubungan antara pemimpin dan rakyat. Demi kepentingan bangsa dan negara, tidak ada posisi atas dan bawah, semua memiliki tanggung jawab sesuai porsi masing-masing.

Bila direnungkan, sebenarnya kritik Semar itu secara substantif tidak beda dengan penghinaan terhadap sang pemimpin. Pemimpin yang ia nilai tidak becus mengurusi rakyat karena sibuk memikirkan diri sendiri.

Namun, kisah itu pula menceritakan sekeras apa pun ‘penghinaan’ terhadap pemimpin, itu perlu dengan unggah-ungguh atau etika. Kodratnya Yudhistira ialah titah yang telah terpilih sebagai pemimpin. Itulah yang tidak ditolak atau dihindari.

Hikmahnya, bangsa ini perlu kembali ke jati dirinya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adab. Salah satu cirinya tidak ada perilaku hina-menghina, apalagi ditujukan kepada sang pemimpin. Dengan begitu, memang tidak perlu adanya pasal penghinaan. (M-4)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More