Kinerja Jokowi Lampaui Pendahulu

Penulis: OL/P-3 Pada: Kamis, 15 Feb 2018, 10:56 WIB Polkam dan HAM
Kinerja Jokowi Lampaui Pendahulu

MI/PANCA SYURKANI

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyayangkan warga masyarakat yang te-rus mempersoalkan kinerja Presiden Jokowi bersama para menteri Kabinet Kerja melalui media sosial, bahkan melalui pemberitaan hoaks. "Jika saat ini pemerintah masih saja berhadapan dengan isu negatif, tentu itu dari masyarakat yang belum memahami kinerja Jokowi bersama para menterinya," katanya di Nusa Dua Bali, kemarin.

Menurut Wiranto, ia sudah mengalami empat masa pemerintahan terdahulu. Dengan tanpa meremehkan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan yang ia hadapi saat ini sungguh luar biasa. "Kerja Jokowi memang benar-benar kerja. Tidak pernah merasa capek. Saya menghadapi empat masa pemerintahan yang berbeda, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tetapi, kalau soal masalah kinerja, Jokowi sudah habis-habisan. Kerja tanpa lelah. Para menteri juga begitu," ungkapnya.

Ia juga membantah bahwa selama ini pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Faktanya, seluruh masukan yang berkualitas, semuanya diterima, ditampung, dan kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. "Selama ini seolah-olah pemerintah dibenturkan dengan ormas, dengan aspirasi masyarakat, dan sebagainya. Padahal, pemerintah menjadikan hal itu sebagai pedoman kebijakan publik," paparnya.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak berpolemik, berprasangka negatif, tidak menyebarkan hoaks, serta memfitnah. Seluruh elemen masyarakat perlu melihat kondisi bangsa secara fair. "Pemerintah punya komitmen sangat kuat untuk membangun Indonesia mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas negara baik. Sebaliknya, jika kondisi sosial politik dan keamanan tidak kondusif, pembangunan berbagai bidang tidak akan pernah bisa dilakukan."(OL/P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More