Pengesahan UU MD3 Melukai Hati Rakyat

Penulis: MICOM Pada: Rabu, 14 Feb 2018, 13:54 WIB Polkam dan HAM
Pengesahan UU MD3 Melukai Hati Rakyat

Maksimus Ramses Lalongkoe---Ist

PENGESAHAN Undang-Undang (UU) MD3 melalui rapat paripurna pada Selasa (13/2) kemarin dinilai telah melakui hati rakyat Indonesia. Kritikan keras ini menyusul isi revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD (UU MD3) yang memberikan keistimewaan secara eksklusif kepada anggota DPR dalam kedudukannya di tengah masyarakat.

Pasalnya, UU MD3 hasil revisi tersebut membuat anggota DPR semakin tidak tersentuh oleh jeratan hukum teristimewa berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

UU MD3 ini juga semakin memperkuat perlindungan anggota DPR dan semakin rendahnya komitmen politik DPR dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di lingkaran parlamen.

Pengesahan UU MD3 ini juga tidak saja melukai hati rakyat Indonesia yang harus sama di mata hukum tapi juga akan berpotensi semakin membenihnya korupsi di kalangan anggota DPR.

"Meskipun tesis tersebut belum tentu benar namun dengan disahkannya UU MD3 tersebut dapat dilihat sebagai upaya keras lembaga politik itu melindungi diri dari jeratan aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe kepada Media Indonesia.

Menurut dosen Universitas Mercu Buana ini, semangat politisi Senayan mensejajarkan semua orang tanpa bedakan latar belakang manapun di mata hukum semakin jauh dari harapan masyarakat.

"UU MD3 ini juga gambaran nyata buruknya semangat pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," tegas Maksimus.

Dijelaskan, adanya pasal 245 UU MD3 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD, tidak lebih dari upaya menghalangi-halangi penyidikan suatu kasus.

"Kita tentu tahu bersama bahwa lembaga DPR merupakan lembaga politik yang tidak lepas dari kepentingan politik," ujarnya.

Oleh karena itu Maksimus mendorong masyarakat harus melihat hal ini sebagai suatu persoalan serius sehingga perlu melakukan langkah-langkah strategis seperti mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan keadilan hukum bagi semua kompononen bangsa tanpa kecuali.(OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More