Lagi, Pengacara Novanto Dipolisikan

Penulis: Ant/P-5 Pada: Rabu, 14 Feb 2018, 10:05 WIB Polkam dan HAM
Lagi, Pengacara Novanto Dipolisikan

Anggota Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ardy Mbalembout -- MI/USMAN ISKANDAR

PENGACARA terdakwa kasus korupsi KTP-E Setya Novanto, Firman Wijaya, kembali dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Kemarin, giliran anggota Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ardy Mbalembout, yang melaporkan Firman Wijaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami ke sini untuk melaporkan Saudara Firman Wijaya terkait fakta persidangan yang dia kembangkan sendiri dan kemukakan di media online," kata Ardy Mbalembout di Kantor Bareskrim, Jakarta, kemarin.

Laporan itu sekaligus menguatkan laporan ke Bareskrim yang sepekan lalu dibuat langsung oleh SBY. Mantan Presiden RI itu merasa difitnah Firman dengan pernyataan bahwa SBY terlibat dalam kasus korupsi KTP-E.

"Justru kami perkuat laporan SBY dalam kapasitas anggota divisi dan rekan-rekan organisasi advokat," lanjut Ardy.

Dalam laporan tersebut, pihaknya mengaku mewakili tiga elemen, yakni Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Kongres Advokat Indonesia, dan Tim Pembela Demokrasi (TPD).

Ardy menilai Firman telah melanggar batas kewenangannya sebagai pengacara Setya Novanto karena telah memfitnah SBY terlibat dalam kasus korupsi KTP-E. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/219/II/2018/Bareskrim tanggal 13 Februari 2018.

Firman dilaporkan atas dugaan tindak pidana memfitnah dan mencemarkan nama baik di depan publik, baik melalui media elektronik maupun media online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 1 Jo Pasal 311 KUHP Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Saudara Firman secara provokatif, imajiner, dan tendensius telah mengembangkan fakta-fakta yang bertentangan dengan fakta persidangan dengan cara mengumumkan ke publik seolah-seolah apa yang diucapkannya adalah kebenaran yang terungkap dalam persidang-an," tandasnya.

Sebelumnya, Firman Wijaya yang merupakan kuasa hukum Setya Novanto mengungkap fakta persidangan dari keterangan saksi yang menyebutkan ada aktor besar di balik proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-E). Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek KTP-E dikuasai pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun saksi yang dimaksud Firman ialah mantan politikus Partai Demokrat, Mirwan Amir.

Sebelumnya, Firman mengaku pernyataannya tersebut bukan omong kosong. Ia menyatakan dirinya memiliki bukti atas perkataannya di persidangan tersebut, yang siap ia beberkan jika diminta hakim dalam forum pengadilan.(Ant/P-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More