Penerima KIP Nonformal Terancam Putus Sekolah

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Rabu, 14 Feb 2018, 08:45 WIB Nusantara
Penerima KIP Nonformal Terancam Putus Sekolah

Sekretaris Ditjen PAUD-Dikmas Wartanto -- TWITTER

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat segera menyetujui dan mencairkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi sekitar 11 ribu pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di tahun ini.

"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan diajak rapat kembali bersama Kemenkeu. Kami berharap dana bagi PKBM dapat disetujui dan dicairkan sehingga keberlanjutan PKBM kembali berjalan normal," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) Kemendikbud, Wartanto, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya diberitakan bahwa sebanyak 568.171 penerima kartu Indonesia pintar (KIP) nonformal yang saat ini mengenyam pendidikan kesetaraan di PKBM terancam kembali putus sekolah karena anggaran dana BOP belum disetujui.

Jumlah tersebut terdiri atas paket A sebanyak 69.905 siswa, kemudian paket B sebanyak 242.004 siswa, dan paket C sebanyak 256.262 siswa.

Kemendikbud diberitakan telah mengajukan anggaran Rp500 miliar untuk BOP PKBM pada 2018. Dana tersebut diperlukan untuk biaya operasional PKBM seperti gaji tutor ataupun proses pembelajaran.

"Jika (dana itu) cair, keberadaan PKBM pasti eksis karena ada jaminan biaya operasional dan setiap tahun peserta didiknya bertambah," tegas Wartanto.

PKBM yang akan mendapat bantuan, imbuhnya, ialah PKBM yang memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional (NPSPN) di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

Pada tahun sebelumnya, tiap PKBM yang menampung penerima KIP nonformal mendapat BOP, yakni paket A sebanyak Rp1 juta per tahun, kemudian paket B sebanyak Rp1,5 juta per tahun, dan paket C sebanyak Rp2 juta per tahun.

Saat ditanya penyebab Kemenkeu belum mencairkan dana PKBM tersebut, Wartanto mengaku tidak tahu alasannya.

Alokasi dana

Praktisi pendidikan Najeela Shihab berpendapat seharusnya pemerintah mengalokasikan dana untuk PKBM karena berkaitan dengan penyediaan akses pendidikan.

"Kenyataannya kondisi ekosistem pendidikan kita saat ini memang masih mengharuskan sebagian masyarakat di jalur pendidikan nonformal seperti PKBM," tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri menjelaskan pen-tingnya dana tersebut.

"Dana BOP ini sangat dibutuhkan untuk percepatan angka partisipasi kasar (APK) sehingga indeks pembangunan manusia (IPM) yang sekarang masih rendah akan menjadi naik," ujar Abdul Fikri di Jakarta, kemarin.

Dia menilai faktor kekurangan kementerian sektoral, termasuk Kemendikbud, ialah dalam menarasikan pada rapat trilateral meeting, terutama kepada Kementerian Keuangan.

"Sehingga dengan alasan efisiensi, dana operasional ke PKBM tidak ada atau tidak dialokasikan," kata Abdul.

Sementara itu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka mengaku akan berusaha mempertahankan PKBM dengan mencari anggaran dari pos lain.

"Kita pelajari dulu anggaran di pos mana yang akan dikurangi untuk dialihkan ke PKBM," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Padli.

PKBM, tambah Padli, bisa juga mencari sumbangan dari masyarakat yang mengikuti kegiatan belajar mengajar sambil menunggu anggar-an turun. (RF/Ant/X-11)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More