Publik Berharap pada MK

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Rabu, 14 Feb 2018, 08:13 WIB Polkam dan HAM
Publik Berharap pada MK

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti -- MI/ BARY FATHAHILAH

PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terus mengundang kritik. Sejumlah kalangan menilai UU itu merupakan langkah mundur bagi demokrasi sehingga harus dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengesahan UU MD3 yang baru dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (12/2), memang sarat kontroversi karena sejumlah pasal dinilai menempatkan dewan menjadi sangat berkuasa dan antikritik. Sebanyak delapan fraksi menyetujui pengesahan itu dan hanya dua, yakni Partai NasDem dan PPP, yang menolak.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menegaskan revisi UU MD3 tidak cuma berbahaya bagi demokrasi, tetapi juga berpotensi mengintervensi penegak hukum dan membentuk kekuasan DPR yang terlalu luas. Pihaknya pun akan mengajukan uji materi Pasal 73, 122, dan 245 ke MK.

Pasal 73 UU MD3 menggariskan DPR berhak memanggil paksa pihak yang akan diperiksa dengan bantuan kepolisian. Kemudian, lewat Pasal 122, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) diberi kewenangan mengambil langkah hukum terhadap mereka yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal 245 mengatur pemanggilan anggota dewan terkait dengan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari MKD.

"Pasal-pasal ini juga menabrak norma karena menambah kewenangan MKD. Tugas MKD hanya mengurus etika anggota DPR, bukan mendefinisikan penghinaan. Tidak mungkin kode etik DPR itu mengikat kepada publik," tandas Isnur di Jakarta, kemarin.

Isnur pun menambahkan, koalisi masyarakat sipil sebenarnya meragukan MK di bawah kepemimpinan Arief Hidayat. "Ada kekhawatiran kami mengingat belakangan putusan MK relatif ramah dengan produk legislasi DPR. Tapi, apa pun putusan nanti tidak mencederai marwah, kehormatan, dan kredibilitas lembaga itu."

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta Arif Susanto menilai Pasal 122 seakan-akan menempatkan DPR sebagai simbol negara karena kental nuansa contempt of parliament. Padahal, konsep-konsep itu hanya lazim digunakan di negara penganut sistem parlementer.

"DPR juga mengisolasi diri dari kritik masyarakat yang sudah memilihnya. MKD jadi alat membungkam publik. Padahal, MKD tujuannya menjaga nama DPR, bukan mengawasi orang-orang yang mengawasi DPR," cetus Arif.

Senada, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap pengesahan revisi UU MD3 membunuh demokrasi yang dibangun sejak reformasi. Dahnil pun memerintahkan jajarannya untuk tidak memilih partai-partai yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut.

Dagelan

Menurut Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, pemerintah diduga akomodatif dengan keinginan DPR dalam revisi UU MD3 agar pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi KUHP digolkan. "Dugaannya seperti itu. Tapi anehnya, fraksi yang menolak pasal penghinaan terhadap presiden justru mendukung pasal penghinaan terhadap DPR. Ini dagelan sekali," tutur Ray.

Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding mempersilakan publik melakukan judicial review UU MD3 ke MK. Dia menegaskan bahwa tidak ada maksud DPR untuk mengkriminalisasi orang yang mengkritik DPR. MKD pun akan memberikan batasan apa saja yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyatakan revisi UU MD3 tidak menabrak konstitusi. Menurutnya, publik boleh mengkritik DPR, tetapi dilarang memberikan stigma berlebihan yang tidak sesuai dengan etika berbangsa dan bernegara. (Nur/X-8)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More