KPK Usulkan Negara Biayai Saksi di Pilkada

Penulis: Nur Aivanni Pada: Selasa, 13 Feb 2018, 20:55 WIB Polkam dan HAM
KPK Usulkan Negara Biayai Saksi di Pilkada

MI/Susanto

BIAYA saksi dalam pencalonan pilkada memang mengambil porsi yang cukup tinggi dalam pesta demokrasi.

Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar saksi tidak perlu disiapkan setiap partai dan dananya ditanggung negara. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK.

"Perkara saksi, apakah tiap partai harus punya saksi? Kalau ada saksi yang kredibel dan itu dibiayai oleh negara, apakah tidak mungkin seperti itu?" kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menanggapi pertanyaan anggota Komisi III mengenai biaya politik yang tinggi, di ruang Komisi III, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2).

Jika biaya saksi dibiayai oleh negara, itu akan mengurangi beban parpol. Menurutnya, di banyak negara memang partai dibiayai negara.

"Kita lihat di banyak negara bahwa partai itu dibiayai negara. Kita ikuti saja praktik yang ada di dunia, kita tiru saja. Asalkan pada waktu partai dibiayai negara, ya audit harus berjalan dengan baik," terangnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III Fraksi PKS Tifatul Sembiring menyampaikan mengenai biaya politik yang tinggi untuk pilkada. Ia pun mempertanyakan bagaimana agar parpol tidak jor-joran terkait biaya untuk pilkada. Selain itu, ia juga mengapresiasi mengenai kenaikan dana parpol yang semula Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara.

Mengenai dana parpol, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan bahwa usulan KPK justru lebih dari Rp1.000 per suara, yakni Rp10 ribu. Namun, penambahan tersebut memiliki syarat yang ketat, yakni manajemen keuangan parpol harus transparan dan akuntabel, sistem pengkaderan harus diperbaiki. "Jadi enggak harus diberikan begitu saja," tandasnya. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More