Hirarki Kepegawaian Faktor Utama Korupsi Dana Kapitasi

Penulis: Richaldo Y Hariandja Pada: Selasa, 13 Feb 2018, 20:24 WIB Politik dan Hukum
Hirarki Kepegawaian Faktor Utama Korupsi Dana Kapitasi

ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

TINGKATAN pegawai dan tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di paling bawah dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dana kapitasi rentan dikorupsi.

Budaya ‘tunduk pada atasan’ dalam hirarki ASN menjadi penyebab timbulnya pemotongan dana jasa pelayanan dan pungutan liar terhadap pegawai di Puskesmas. Padahal, tiap tahunnya dana kapitasi selalu naik.

"Di tahun 2015 ada Rp10 Triliun, tahun 2016 ada Rp13 Triliun, dan tahun 2017 pasti bisa mencapai Rp15 Triliun," ucap Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri dalam diskusi terkait hasil pemetaan ICW atas potensi fraud dan korupsi dana kapitasi di Puskesmas, di Jakarta, Selasa (13/2).

Dikatakan Febri, 10% dari dana kapitasi menguap terpakai bukan untuk peruntukan. Ujung dari pemotongan dan pungli tersebut ialah kecenderungan untuk dipakai Kepala Daerah.

"Ujung-ujungnya ke sana, karena untuk memastikan posisi dari Kepala Puskesmas hingga Kepala Dinas Kesehatan di wilayah tersebut," ucap dia.

Sedangkan untuk kasus yang menjerat bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Jombang, Jawa Timur, adalah untuk menaikan jabatan dari pelaksana tugas (Plt) Kadinkes menjadi Kadinkes tetap. Berdasarkan data ICW, sejak 2014, terdapat 8 kasus korupsi di 8 daerah dan kasus tersebut menyeret bendahara puskesmas sampai kepala daerah setempat.

Satu puskesmas, lanjut dia, dapat memperoleh dana kapitasi hingga Rp400 juta. "Misal 1 kabupaten memiliki 40 puskesmas dana tiap bulan setor Rp5 juta, bisa Rp200 juta per bulan," imbuh Febri.

Untuk itu, dirinya mendorong agar pemerintah mengakomodir whistle blower system untuk menanggulangi pemakaian dana kapitasi di puskesmas yang tidak semestinya. Pasalnya, dari pantauan ICW banyak pegawai puskesmas yang enggan melapor karena takut terhadap atasan atau merasa karirnya terancam.

"Apalagi dalam tahun pilkada ini saat kepala daerah membutuhkan banyak modal, kalau Kadinkes atau kepala puskesmas tidak patuh maka kepala daerah bisa saja memutasi mereka ke puskesmas di wilayah terpencil,” paparnya.

Untuk itu, peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini sangat besar untuk menciptakan sistem tersebut.

Selain itu, transparansi pengelolaan dana dan elektronik budgeting dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat meminimalisir potensi fraud dan korupsi dana Kapitasi tersebut.

"Buka semua, termasuk berapa tunjangan peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas, biar masyarakat dapat melakukan cross check, dan mengawasi dengan baik," tambah Febri.

Sementara itu, Peneliti ICW Dewi Anggraini menyatakan selain dua faktor tersebut, terdapat 5 faktor potensi fraud dan korupsi dana kapitasi. Di antaranya ialah manipulasi data kehadiran tenaga medis dan non media di puskesmas, suap puskesmas, penggelembungan harga dan volume belanja serta mengarahkan pasien berobat pada klinik swasta.

"Dari 8 kasus itu, kerugian negara mencapai Rp5,8 miliar, ada 14 tersangka, dan mereka ada besar di derah masing-masing, makanya perlu ada perlindungan buat mereka yang mengadu," tukas dia. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More