DPR Gerah Dikritik KPK soal UU MD3

Penulis: Nur Aivanni Pada: Selasa, 13 Feb 2018, 19:14 WIB Politik dan Hukum
DPR Gerah Dikritik KPK soal UU MD3

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

ANGGOTA Komisi III mengomentari pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait pandangannya mengenai UU MD3 khususnya Pasal 245 yang mengenai hak imunitas anggota DPR. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara KPK dengan Komisi III.

Sebelumnya, Laode menilai bahwa norma baru UU MD3 mengenai hak imunitas tidak sesuai dengan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Apalagi, norma tersebut pun pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Kenapa saya berkomentar itu, karena dipertanyakan yang berhubungan dengan kewenangan KPK. Dalam rangka untuk penindakan tindak pidana korupsi untuk penyelidikan dan penyidikan tetap saja KPK itu berpedoman pada UU KPK dan KUHAP yang didalamnya tidak mewajibkan KPK untuk mendapatkan izin karena itu adalah tindak pidana korupsi," tuturnya, di ruang Komisi III, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2).

Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu pun langsung menanggapi pernyataan Laode. Menurutnya, Laode belum membaca secara utuh hasil revisi UU MD3 terutama terkait Pasal 245.

Ia mengatakan, dalam Pasal 245 ayat (2) disebutkan bahwa persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: (c) disangka melakukan tindak pidana khusus.

"Kalau berkaitan dengan Tipikor, itu jelas Pak, di UU MD3 itu terkait tindak pidana khusus maka enggak izin, jadi kalau hak imunitas itu berlaku terhadap korupsi maka dibaca dulu pak. Ini kan lucu. Apa-apa dikomentari. Tolong disiplin pak. Kita minta pimpinan KPK dalam bicara, bukan hanya Pak Laode ya, ini juga tahun politik," ucapnya.

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik juga menambahkan bahwa DPR tidak memberikan perilaku yang istimewa bagi anggota DPR yang terkena kasus korupsi.

"Tidak ada kita memperlakukannya berbeda. Tapi ini sengaja dibuat seolah-olah antara pokoknya segala sesuatu yang diajukan oleh DPR selalu salah. Menurut saya ini sudah tidak sehat," ucapnya. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More