Untuk Lindungi Ratu Belanda

Penulis: Put/P-3 Pada: Senin, 12 Feb 2018, 10:45 WIB Polemik
Untuk Lindungi Ratu Belanda

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar -- MI/ROMMY PUJIANTO

BAGAIMANA pendapat Anda mengenai pasal penghinaan presiden yang kembali dimunculkan dalam RUU KUHP?

Pencantuman pasal itu janggal secara konstitusional. Isi pasal sama sehingga jika diteruskan dapat dipastikan melanggar konstitusi karena MK sudah menyatakan inkonstitusional.

Mengapa pasal penghinaan presiden tidak layak diterapkan di Indonesia?

Sejarahnya, dulu Belanda membaut pasal tersebut untuk melindungi ratu yang merupakan simbol negara. Penghinaan presiden tidak tepat bila dihidupkan kembali. Presiden itu bisa berganti-ganti orangnya dan penghinaan itu tidak jelas definisinya, bisa disalahgunakan oleh presiden sebagai penguasa.

Lalu, bagaimana mengatasi kritik yang menjurus pada penghinaan terhadap kepala negara?

Itu ialah konsekuensi dari demokrasi. Presiden bukan lambang negara demokrasi. Karena ia berganti-ganti.

Namun, kebebasan berekspresi perlu dibatasi agar tidak kebablasan?

Hukum ialah pembatasnya. Artinya, jika ekspresi, pendapat atau pernyataan seseorg merugikan, orang yang merasa dirugikan dapat menuntut orang yang merugikannya. Penuntutannya bersifat aduan (delik aduan) dari korban.

Pasal itu beberapa kali menjerat pihak yang dianggap menghina presiden. Namun, yang mengadukan bukan presiden?

Harusnya tidak bisa. Kembali pada ketentuan delik aduan bahwa yang mengadu ialah pihak yang secara langsung terkait dan merasa dirugikan.

Bagaimana peluang pasal ini digugat kembali ke MK?

Pasti akan digugat kembali. MK harus membatalkan karena sebelumnya sudah membatalkan pasal yang sama.

Apa yang harus dilakukan pemerintah dan DPR jika pasal ini tetap ingin dimunculkan dalam KUHP?

Harus disusun sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan hukum yang ada, dijadikan delik aduan pencemaran nama baik yang masa hukumannya di bawah lima tahun agar pelaku tidak langsung ditahan untuk menghindari kriminalisasi.(Put/P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More