Untuk Lindungi Ratu Belanda

Penulis: Put/P-3 Pada: Senin, 12 Feb 2018, 10:45 WIB Polemik
Untuk Lindungi Ratu Belanda

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar -- MI/ROMMY PUJIANTO

BAGAIMANA pendapat Anda mengenai pasal penghinaan presiden yang kembali dimunculkan dalam RUU KUHP?

Pencantuman pasal itu janggal secara konstitusional. Isi pasal sama sehingga jika diteruskan dapat dipastikan melanggar konstitusi karena MK sudah menyatakan inkonstitusional.

Mengapa pasal penghinaan presiden tidak layak diterapkan di Indonesia?

Sejarahnya, dulu Belanda membaut pasal tersebut untuk melindungi ratu yang merupakan simbol negara. Penghinaan presiden tidak tepat bila dihidupkan kembali. Presiden itu bisa berganti-ganti orangnya dan penghinaan itu tidak jelas definisinya, bisa disalahgunakan oleh presiden sebagai penguasa.

Lalu, bagaimana mengatasi kritik yang menjurus pada penghinaan terhadap kepala negara?

Itu ialah konsekuensi dari demokrasi. Presiden bukan lambang negara demokrasi. Karena ia berganti-ganti.

Namun, kebebasan berekspresi perlu dibatasi agar tidak kebablasan?

Hukum ialah pembatasnya. Artinya, jika ekspresi, pendapat atau pernyataan seseorg merugikan, orang yang merasa dirugikan dapat menuntut orang yang merugikannya. Penuntutannya bersifat aduan (delik aduan) dari korban.

Pasal itu beberapa kali menjerat pihak yang dianggap menghina presiden. Namun, yang mengadukan bukan presiden?

Harusnya tidak bisa. Kembali pada ketentuan delik aduan bahwa yang mengadu ialah pihak yang secara langsung terkait dan merasa dirugikan.

Bagaimana peluang pasal ini digugat kembali ke MK?

Pasti akan digugat kembali. MK harus membatalkan karena sebelumnya sudah membatalkan pasal yang sama.

Apa yang harus dilakukan pemerintah dan DPR jika pasal ini tetap ingin dimunculkan dalam KUHP?

Harus disusun sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan hukum yang ada, dijadikan delik aduan pencemaran nama baik yang masa hukumannya di bawah lima tahun agar pelaku tidak langsung ditahan untuk menghindari kriminalisasi.(Put/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More