Penertiban Puncak hanya Sasar Pedagang Kecil

Penulis: Dede Susianti Pada: Sabtu, 10 Feb 2018, 13:15 WIB Megapolitan
Penertiban Puncak hanya Sasar Pedagang Kecil

MI/Bary Fathahilah

PENERTIBAN di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pascabencana longsor yang menewaskan lima orang, masih jauh panggang dari api. Rencana penertiban hanya menyentuh pedagang kecil di bagian atas dan bawah jalur puncak.

Padahal, ratusan bangunan hotel, vila, dan restoran diduga ilegal ikut menyebabkan kerusakan fungsi ekologis kawasan Puncak.

Bupati Bogor Nurhayanti meminta pengertian dari masyarakat. "Pedagang diminta libur dulu. Apa mereka mau berjualan di kondisi itu. Tidak mungkin. Itu berbahaya, kemarin saja goyang, ngeri," kata Nurhayanti seusai pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera, Arie Setiadi Moerwanto, Pendopo Kabupaten Bogor, kemarin.

Rapat juga diikuti perwakilan dari Perhutani, perwakilan Polres Bogor, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor sebagai tim eksekusi, asisten pemerintahan, asisten ekbang, Kepala Dinas DPMSTP, Kepala DPKP, Sekban Bappeda.

Nurhayanti menjelaskan kawasan Puncak sudah menjadi destinasi wisata. Agar semua berjalan, harus ditata. "Aman, nyaman jadi harus sama-sama. Ekonomi jalan, pedagang juga harus mau diatur," ungkapnya.

Seperti diketahui, hampir di sepanjang jalan jalur Puncak, baik kiri dan kanan jalan, di bawah tebing dan di pinggir tebing, bangunan-bangunan permanen dan semipermanen PKL berjejer.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera, Arie Setiadi Moerwanto, menjelaskan ada dua program mendesak untuk penataan kawasan Puncak.

Pertama, kata dia, menstabilkan lereng di Puncak. Namun, di sana banyak pedagang, bangunan yang berada di titik rawan bencana.

"Untuk itu saya menghadap ibu bupati untuk segera ditangani. Tidak bagus kita membiarkan, pembiaran orang tinggal di daerah rawan bencana," katanya.

Dia menjelaskan lebih detail, program 10 hari pertama, akan dilakukan penstabilan lereng, untuk keamanan, area harus steril.

Program kedua, Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Kementerian PU-Pera akan menata Puncak secara keseluruhan. "Ini momentum. Harus kita manfaatkan," tandasnya.

Jadi, kata Arie, pemerintah akan menata ke yang lebih baik, yang lebih aman. "Saya mohon ke Ibu Bupati itu, semua yang ada di atas, yang di bawahnya. Sebelah kanan dan kiri jalan juga untuk ditertibkan," tegasnya.

Arie mengatakan pembuatan embung-embung kecil juga harus dilakukan di kawasan Puncak. "Saat ini pemerintah bangun dua bendungan besar, yakni Waduk Cipayung dan Waduk Sukamahi. Kita juga harus bangun yang kecil-kecil karena air deras," pungkasnya.

Masih mendata

Berdasarkan pemantauan Media Indonesia, kemarin, banyak bangunan megah yang baru dibangun dan ada juga yang sedang proses pengerjaan.

Bahkan di bawah, tidak jauh dari lokasi longsoran, bangunan-bangunan berbahan baku beton juga banyak ditemukan. Seperti di Kampung Caringin, Desa Tugu Utara, yang lokasinya tidak jauh dari titik longsor Riung Gunung.

Soal bangunan-bangunan liar, Iryanto, Kabid Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Bogor, mengatakan, untuk jumlah atau data bangunan di wilayah Puncak atau UPT (Unit Pelaksana Teknis) 2 Ciawi dan UPT 1 Cibinong, sedang didata ulang.

"Termasuk yang ada di kawasan Puncak, baik jumlahnya dan yang sudah ber-IMB maupun belum, mohon sabar dulu. Sedang didata karena akurasi data harus dapat di pertanggungjawabkan sebagai laporan ke pimpinan," ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK Hilman Nugroho mengatakan ada lima titik longsor di Puncak akibat kelebihan beban di atas tebing. "Fungsi kawasan hutan lindung harus dikembalikan," ujar Hilman. (X-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More