Payung Hukum Meragukan Tanggul Raksasa Mandek

Penulis: Administrator Pada: Sabtu, 10 Feb 2018, 09:45 WIB Megapolitan
Payung Hukum Meragukan Tanggul Raksasa Mandek

ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

PEMBANGUNAN tanggul laut Fase A di Teluk Jakarta yang menjadi tanggung jawab dua perusahaan swasta mandek. PT Intiland dan PT Pembangunan Jaya Ancol yang wajib membangun tanggul sepanjang 10,4 km belum memulai lantaran tidak ada payung hukum.

Asisten Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat mengakui pihaknya ragu Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bisa dijadikan dasar pembuatan peraturan gubernur (pergub).

Pasalnya, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno sempat menyebut pembuatan pergub dengan alasan lebih cepat jika dibandingkan peraturan daerah (perda).

"Harus kita pastikan bahwa perpres bisa menjadi payung untuk pembuatan pergub. Perpres tidak secara eksplisit bunyinya begitu. Jadi, tidak bisa semena-mena menetapkan dalam pergub bahwa kewajiban (pengembang) ini," tutur Gamal di Balai Kota, kemarin.

Pembangunan tanggul laut Fase A merupakan satu dari tiga fase proyek raksasa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pemerintah pusat menargetkan proyek itu rampung tahun 2019.

Hal itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan tertulis dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sesuai dengan pembagian pembiayaan konstruksi tanggul kritis jangka pendek, PT Intiland berkewajiban membangun tanggul sepanjang 1,4 km di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Sementara itu, PT Pembangunan Jaya Ancol bertugas membangun tanggul pantai sepanjang 8,9 km.

Panjang 10,4 km sangat signifikan lantaran total tanggul NCICD akan sepanjang 20 km. Seluruh pembangunan tanggul ditargetkan selesai pada 2019 guna menjaga Jakarta dari banjir yang lebih besar dari laut ataupun banjir kiriman.

Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro awal Desember 2019 mendesak pembangunan tanggul dipercepat. Apalagi pada Desember 2017, limpasan air laut di Muara Baru sudah mencapai 255 cm, sementara tinggi puncak tanggul hanya 240 cm.

"Ini mendesak supaya benar-benar menjaga Jakarta dari banjir yang lebih besar. Apakah payung hukumnya perda atau pergub kita serahkan ke Pemprov DKI. Yang penting perusahaan swasta punya justifikasi membangun karena itu kewajiban," jelas Bambang.

Proyek menjadi mandek karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah menarik dua rancangan perda yang berkaitan dengan zona pesisir dari program legislasi daerah dengan alasan ingin mengaji ulang dan merevisi. (Aya/J-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More