Normalisasi Berlanjut, Warga Tetap Digusur

Penulis: Yanurisa Ananta Pada: Sabtu, 10 Feb 2018, 09:15 WIB Megapolitan
Normalisasi Berlanjut, Warga Tetap Digusur

MI/PIUS ERLANGGA

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak malu-malu lagi dan akan melanjutkan proyek normalisasi setelah peristiwa banjir tiga hari lalu. Warga yang rumahnya berada di area pengerjaan normalisasi diminta merelakan lahannya kepada Pemprov DKI sebelum digusur.

Bagi warga yang mengantongi bukti kepemilikan akan mendapat ganti rugi, sedangkan penghuni yang tidak memiliki bukti akan dipindahkan ke rumah susun (rusun) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawas an Permukiman (DPRKP). Kelanjutan normalisasi kali ditegaskan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendrawan, kemarin.

Ia menyebut dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 2018 sudah dianggarkan dana sebesar Rp800 miliar untuk pembayaran ganti rugi lahan, termasuk di dalamnya biaya untuk pembebasan lahan proyek sodetan Kali Ciliwung yang infrastrukturnya dibangun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dana itu diambil dari total anggaran Rp1,3 triliun yang Rp500 miliar lagi digunakan buat optimalisasi waduk. “Proses naturalisasi dan normalisasi tidak bisa lepas dari itu (penggusuran). Tentu akan berdampak pada warga yang tinggal di kawasan terkena. Kami memiliki fungsi untuk membebaskan lahan, memberikan ganti yang memiliki alas hak, kemudian pembangunan ditindaklanjuti oleh PU-Pera. Bagaimana dengan yang tidak punya alas hak? Kita relokasi ke rusun terdekat,” jelas Teguh yang enggan menggunakan istilah penggusuran.

Dari data yang dihimpun Dinas SDA, lebih banyak warga yang tidak memiliki alas hak jika dibandingkan yang mempunyai. Hal itulah salah satu penyebab yang membuat proses normalisasi lambat. Dinas SDA tidak ingin asal-asalan menyelesaikan administrasi agar tidak sampai terjadi salah bayar yang berbuntut panjang karena harus dipertanggungjawabkan.

“Kita perlu teliti. Tentu perlu melibatkan pihak lurah, camat, bahkan RT/RW, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memverifikasi data kepemilikan. Kalau kita salah bayar, kan ceritanya panjang,” tandas Teguh.


Bidara Cina

Sebelumnya, persoalan lahan juga terjadi di Bidara Cina, Jakarta Timur, terkait proyek sodetan Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Proyek terhenti sejak pertengahan tahun lalu lantaran warga RW 04 Bidara Cina mengajukan class action sebagai bentuk penolakan atas penggusuran.

Warga mengajukan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akhir Agustus 2017, Majelis Hakim PN Jakpus menyidangkan perkara dan 29 Agustus 2017 mengabulkan gugatan warga. “Akhirnya pembangunan inlet outlet Bidara Cina terhambat. Padahal, itu bisa mengurangi debit Kali Ciliwung sampai 40%,” ujarnya.

Karena itu, Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan akan mempercepat sodetan Kali Ciliwung, tetapi tetap mengedepankan mediasi. Kesadaran warga perlu dibangun karena dampak banjir menyangkut Jakarta. Sandi menyadari sodetan Kali Ciliwung sangat penting mengi ngat saat banjir dua hari lalu, air di BKT justru kosong. “Sodetan Kali Ciliwung ke BKT itu jawaban yang krusial,” imbuhnya.

Terkait harga ganti rugi, Kabiro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah menyebut belum ada kesepakatan appraisal dengan warga. Pasalnya, proses hukum masih berlanjut setelah Pemprov DKI mengajukan banding tahun lalu. “Nanti dihitung dulu berapa luas tanah, luas bangunan, baru ditetapkan.” ujarnya. (Ssr/J-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More