Berantas Mahar Politik Berkedok Uang Saksi

Penulis: Nur Aivanni Pada: Senin, 22 Jan 2018, 09:37 WIB Polemik
Berantas Mahar Politik Berkedok Uang Saksi

MI/SUSANTO

ISU mahar politik mencuat menjelang Pilkada Serentak 2018. Hal itu berawal dari 'nyanyian' mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti yang gagal mencalonkan diri dalam pilgub Jawa Timur. Tidak hanya La Nyalla, sejumlah bakal calon kepala daerah yang gagal mendapat rekomendasi partai politik pun mengungkapkan sejumlah praktik mahar yang dilakukan parpol.

Selain memproses dugaan mahar politik di pilgub Jatim, Bawaslu juga tengah memproses hal serupa di Cirebon, Batubara, dan Palangkaraya. Dalam kasus La Nyalla, Partai Gerindra berdalih apa yang disampaikan La Nyalla bukanlah mahar politik, melainkan dana saksi yang dibutuhkan parpol.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar enggan berkomentar terkait logika dana saksi yang diminta di tahap awal pencalonan.Pasalnya, hal tersebut masih dalam kajian Bawaslu. Dalam memroses dugaan mahar tersebut, kata Fritz, pihaknya akan memanggil ahli keuangan parpol dan melihat sejumlah contoh kasus dalam pencalonan kepala daerah.

"Apakah masih mungkin logikanya bahwa pencoblosan bulan Juni, kenapa sekarang dananya (dana saksi) sudah diminta? Kita lihat praktik-praktik yang terjadi selama ini apakah yang merekrut saksi parpol atau calon? Kan bisa dipakai logika seperti itu," tuturnya saat dihubungi Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Fritz mengakui sulit untuk membuktikan apakah benar parpol menerapkan mahar atau tidak. Pasalnya, mahar kerapkali tercium baunya, tapi tidak ketahuan bentuknya. "Selalu terdengar, semua orang bilang (mahar politik). Tapi tidak ada yang pernah terbukti. Tidak ada yang mau lapor dan datang sebagai korban," ucapnya.

Karena itu, belum ada parpol yang pernah dikenai sanksi dengan Pasal 47 atau Pasal 187B atau Pasal 187C UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Dalam aturan itu, tidak dijelaskan secara rigid bentuk imbalan atau yang dikenal sebagai mahar politik tersebut. Dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Untuk itu, menurut dia, perlu diatur lebih rigid mengenai kata imbalan dalam norma tersebut. Jangan sampai, penggunaan nama lain bisa menjadi dalih bagi parpol untuk tidak terjerat norma larangan meminta mahar politik kepada paslon.

Tutup celah

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan jual beli rekomendasi atau mahar politik menjadi fenomena yang jamak di setiap perhelatan pilkada. Selain karena lemahnya integritas parpol, ketidakjelasan aturan yang mengatur mahar politik juga menjadi penyebabnya.

"Biaya yang dikeluarkan calon sebelum dan sesudah masa kampanye itu tidak bisa dijangkau. Pasal 75 UU Pilkada, laporan dana kampanye disampaikan satu hari sebelum kampanye dan satu hari setelah masa kampanye. Di sinilah celah itu muncul. Mahar politik terjadi sebelum masa kampanye, sehingga tidak bisa direkam," ungkap Titi.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu serius membuat aturan baru untuk mencegah berulangnya fenomena mahar politik. "Harus ada revisi UU soal perluasan jangkauan dana kampanye. Jangan hanya mencakup pada masa kampanye karena terbukti biaya saksi selalu mejadi dalih," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengamini hal itu. Menurut dia, mahar politik terjadi karena ada celah yang dimanfaatkan dalam sistem politik di Indonesia. Parpol pun cenderung membiarkan hal itu.

"Bagaimana mengatasi ambiguitas pembiyaan politik yang tidak diatur secara rigid oleh negara sehingga setiap orang harus menyumbang baik formal maupun informal. Ini tidak sehat bagi pembangunan demokrasi," ujarnya.(Deo/P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More