Eksploitasi Lingkungan Rentan di Tahun Politik

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Rabu, 17 Jan 2018, 17:15 WIB Humaniora
Eksploitasi Lingkungan Rentan di Tahun Politik

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati---MI/BARY FATAHILLAH

SEBANYAK 171 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun ini. Fakta itu dianggap sangat rentan memicu transaksi politik yang berujung pada eksploitasi sumber daya alam dan ekosistem. Khususnya praktik pemberian izin kelola dan pelepasan kawasan.

"Lingkungan dan alam menjadi salah satu yang sangat rentan digunakan sebagai bahan transaksi politik. Korporasi juga berpotensi besar semakin bisa mendapat angin segar dari sana," ujar Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati, di Cikini, Jakarta, Rabu (17/1).

Nur mengatakan, perhatian dan pengawasan akan izin pelepasan kawasan hutan dan tambang tidak boleh dibiarkan longgar di tahun politik ini. Hal tersebut, menurut Nur, di antaranya dapat dilihat dari pengalaman yang terjadi pada tahun politik 2014 lalu.

Pada 2014, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 495 ribu hektare. Pada tahun politik 2009, hal sama juga terjadi. Sekitar 239 ribu hektare kawasan hutan dilepaskan untuk perkebunan. Jumlah pelepasan tersebut menjadi yang terbesar sejak 2000.

"Perhatian terutama harus diberikan pada daerah-daerah kecil atau terluar yang juga melakukan pilkada. Karena bukan merupakan wilayah lumbung suara, mereka kerap luput dari perhatian. Padahal potensi transaksi politik atas lahan dan sumber daya alam, tinggi," ujar Nur.

Selain kekhawatiran akan transaksi politik, tahun politik juga dikhawatirkan akan dapat membuat pemerintah cenderung lalai dan mengabaikan perhatian pada program dan persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

"Demikian juga publik, perhatiannya akan mudah terbagi pada isu-isu yang dimunculkan untuk komoditas politik,” ujar Nur.

Even Sembiring, Manager Kajian Kebijakan Walhi Nasional, mengatakan, saat ini pemerintah semakin sibuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menjelang 2019. Hal itu umumnya masih dilakukan melalui pembangunan megaproyek infrastruktur dan investasi.

"Padahal harusnya pembangunan besar-besaran seperti itu sudah tidak dapat dilakukan kalau mengacu pada komitmen dan ratifikasi perjanjian Paris," ujar Even.

pada bagian lain, sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan dalam tiga tahun terakhir, upaya penyelarasan antara ekonomi dan lingkungan terus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan. Hal itu bukan hal yang mudah, terutama di tengah berbagai keterbatasan, khususnya anggaran.

"Sebenarnya KLHK sangat membuka diri pada semua stakeholder. Terutama pada semua kawan-kawan di lapangan, praktisi, akademisi untuk saling memberi masukan dan mengawasi. Konsep kerja bersama benar-benar ingin diaktualisasikan ke depannya," ujar Siti. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More