Lebih Urgen Perkuat Inspektorat Daerah

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Senin, 15 Jan 2018, 08:53 WIB Polemik
Lebih Urgen Perkuat Inspektorat Daerah

ANTARA/ HAFIDZ MUBARAK A

KETIDAKEFEKTIFAN inspektorat menjadi ruang bagi Pemprov DKI Jakarta membentuk Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK). Komite PK yang dipimpin mantan Komisioner Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto itu merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Selain Bambang, ada aktivis HAM Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf.

Salah satu tugas Komite PK ialah menurunkan tingkat korupsi di lingkungan Pemprov Jakarta dan membangun pengelolaan keuangan yang efisien. Fungsi yang serupa dengan inspektorat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, saat ini keberadaan inspektorat belum efektif dalam mengawasi kepala daerah agar tak terjadi korupsi karena terbentur struktur kepangkatan.

"Inspektorat daerah mata dan telinga bupati. Tapi tanggung jawab ke gubernur. Inspektorat provinsi mata dan telinganya gubernur, tapi bertanggung jawab pada Irjen kemendagri. Semua langsung di bawah presiden nanti," kata Tjahjo, pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berharap Komite PK bisa mendorong sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, maraknya praktik korupsi disebabkan minimnya sistem pencegahan dan pengawasan. Ia berharap, komite bersama inspektorat bisa bekerja sama membangun sistem pencegahan.

"Tapi intinya kedua-duanya, (inspektorat dan komite) kan upaya mencegah dan berantas perilaku jahat. Saya pribadi melihat sejauh apa sustainability-nya dapat move on," tandas Saut.

Ketimbang membangun lembaga yang sifatnya ad hoc, saran Saut, lebih baik Pemprov DKI Jakarta menguatkan peran dan fungsi inspektorat internal. "Kalau mau mengembangkan mekanisme internal kontrol yang lebih sustain itu lebih baik daripada sekadar upaya ad hoc," ujarnya.

Saat dihubungi terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah mendorong Komite PK fokus pada penyelamatan APBD, menghindari segala konflik kepentingan di dalam proses pengambilan keputusan, pengendalian gratifikasi, kewajiban pelaporan LHKPN dan juga proses pengadaan yang benar.

"Karena inilah yang biasanya terkait dengan kasus-kasus yang pernah ditangani KPK di beberapa daerah yang lain," pungkas Febri.

Harus berbeda

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Komite PK harus menunjukkan nuansa kerja yang berbeda dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

"Yang tak kalah penting ialah ja-ngan sampai kerja komite mendistorsi wilayah-wilayah penindakan yang menjadi tugas aparat hukum," kata Feri.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo berpendapat, jika dilihat dari tujuannya mencegah korupsi di setiap birokrasi, tidak hanya Pemprov DKI, sebenarnya sudah punya inspektorat yang bertugas mengawasi, menelusuri, hingga memberi sanksi atas berbagai pelanggaran.

Kurang efektifnya kinerja inspektorat selama ini, jelas Adnan, bisa jadi karena inspektorat justru menjadi bagian dari korupsi itu sendiri yang tutup mata atau bahkan melindungi instansi dan pimpinannya.

Meski begitu, ia menilai keberadaan Komite PK bukan berarti inspektorat semakin sedikit beban kerjanya. Komite juga merumuskan target dan kinerja yang terukur sebagai bagian penilaian publik.

"Komite PK seharusnya nanti bukan menjadi saingan, tetapi harus mengarahkan dan berkoordinasi dengan inspektorat dan lembaga lain untuk upaya-upaya antikorupsi," tandasnya.(P-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More