Calon Gubernur tidak Bisa Tolak Perintah Partai

Penulis: DG/RZ/P-3 Pada: Minggu, 14 Jan 2018, 08:07 WIB Polkam dan HAM
Calon Gubernur tidak Bisa Tolak Perintah Partai

Ilustrasi

DEWAN Pimpinan Pusat PDIP membuat kejutan karena menunjuk Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat jelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam sambutan saat menghadiri rapat kerja cabang khusus (rakercabsus) yang diselenggarakan DPC PDIP Bandung Barat, Sabtu (13/1), Tb Hasanuddin bercerita ia ditunjuk untuk maju sebagai calon gubernur setelah pulang umrah.

"Pulang umrah, saya pergi ke Bandung, rapat. Sabtu (6/1) malam, saya dipanggil dan kemudian ditawari untuk mencalonkan diri," ungkapnya.

Dia mengaku tidak langsung menerima tawaran tersebut, tapi meminta DPP sebaiknya menunjuk calon lain lantaran ia sebelumnya sama sekali tidak mendaftar menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat.

"Saya sampaikan, kalau saya ditawari, sebaiknya yang lain saja. "Tapi, enggak bisa, ini perintah," kata Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP). Siap, kalau perintah saya laksanakan," ungkap TB Hasanuddin.

Karena perintah partai, dia tidak bisa menolak dan harus melaksanakannya. Untuk memenangi dua agenda pilkada sekaligus, yakni pemilihan Gubernur Jabar dan pemilihan Bupati Bandung Barat, Hasanuddin meminta bantuan kader PDIP Jabar untuk bekerja lebih keras.

"Saya laksanakan, sebisa-bisa harus bisa, dan saya akan berjuang untuk kemenangan ini sekeras-kerasnya. Tentu saya tak bisa berjuang tanpa bantuan saudara separtai. Untuk itu, dengan kerendahan hati, saya mohon bantuan untuk memenangkan," tuturnya. Sementara itu, setelah 10 tahun menempati rumah dinas, Bupati Purwakarta, Jabar, Dedi Mulyadi akhirnya bersiap meninggalkan rumah di Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta itu. "Sekarang ini mulai beres-beres karena pekan depan saya harus sudah meninggalkan rumah dinas," kata Dedi.

Calon Wakil Gubernur Jabar yang berpasangan dengan Deddy Mizwar itu mengaku punya berjuta kenangan di rumah dinas tersebut. Rumah itu telah menjadi saksi bisu bagi ribuan orang yang mendapatkan solusi atas berbagai masalah. Sebelum menjabat Bupati Purwakarta, rumah tersebut sangat kental dengan nuansa protokoler. Suasana resmi dan kaku tersebut berubah saat Dedi mengemban amanah sebagai orang nomor satu di Purwakarta.

Lebih lanjut, politikus Golkar itu menyatakan selama tahapan Pilgub Jabar 2018, ia tidak boleh menggunakan fasilitas negara sedikit pun. Karena itu, seluruh fasilitas yang melekat padanya selaku bupati harus dikembalikan kepada negara. Ia akan kembali menempati rumah pribadinya di kawasan Pasawahan. "Nanti ada pejabat pengganti yang ditunjuk Gubernur Jawa Barat," cetusnya.(DG/RZ/P-3)

#PILKADA

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More