Diminta Mahar Miliaran Rupiah, Siswandi-Euis Gagal Maju Pilwalkot Cirebon

Penulis: Ahmad Rofahan Pada: Sabtu, 13 Jan 2018, 20:32 WIB Nusantara
Diminta Mahar Miliaran Rupiah, Siswandi-Euis Gagal Maju Pilwalkot Cirebon

Ilustrasi/metrotvnews.com

PASANGAN Brigjen Pol Siswandi-Euis Fety Fatayati yang diusung oleh Koalisi Umat gagal mendaftar untuk Pemilihan Wali Kota Cirebon, Jawa Barat. Ini terjadi karena rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera batal keluar, syarat kursi tak terpenuhi.

Siswandi pun membeberkan hal yang mengejutkan. PKS tak keluarkan rekomendasi karena permintaan mahar tak bisa dipenuhi bernilai miliaran rupiah tidak dipenuhi Siswandi-Euis Fety.

"Mereka meminta mahar miliaran, bahkan mintanya kontan" kata Siswandi di Cirebon, Sabtu (13/1).

Nominal mahar yang diminta cukup tinggi. Namun sayangnya mantan perwira tinggi Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) itu tak menyebutkan angka pasti.

Nominal mahar terlontar dari salah satu pengurus PKS pada H-1 pendaftaran. Walau sempat dimintai mahar, nilainya naik lima kali lipat pada pukul 20.30 Rabu, 10 Januari 2018, atau hari akhir pendaftaran calon.

Padahal, sore harinya, PKS menyebutkan rekomendasi Siswandi-Euis sudah bisa dipastikan 90%.

"Sore, saat saya masih di kereta menuju Cirebon, mereka mengatakan rekomendasi sudah 90%. Namun tiba-tiba meminta mahar dengan nominal yang cukup tinggi,” kata Siswandi.

Menurut Siswandi, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional tidak meminta mahar sama sekali. Ia juga sudah berkomitmen untuk tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan rekomendasi tersebut.

Pilwalkot Cirebon dipastikan hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Siswandi-Euis tidak bisa memenuhi jumlah kursi karena PKS yang sempat mendukungnya tak mengeluarkan rekomendasi.

Komisioner KPUD Kota Cirebon, Iwan Setiawan, membenarkan hal tersebut. Karena tidak turunnya rekomendasi dari PKS, pasangan Siswandi dan Eusi, hanya memiliki enam kursi. Sedangkan batas minimal pengusungan calon yaitu tujuh kursi.

"Pasangan Siswandi dan Euis kurang satu kursi. Hingga penutupan, rekomendasi dari PKS tidak bisa diserahkan ke kami," kata Iwan. (MTVN/OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More