Pembatalan Sertifikat Reklamasi Mengarah Wanprestasi

Penulis: Golda Eksa Pada: Sabtu, 13 Jan 2018, 18:24 WIB Megapolitan
Pembatalan Sertifikat Reklamasi Mengarah Wanprestasi

MI/Adam Dwi

PENERBITAN sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G hasil reklamasi Teluk Jakarta oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai sudah tepat. Adapun upaya pembatalan legalitas tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dianggap sebagai tindakan wanprestasi.

Demikian pernyataan pakar hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan, dan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, di sela-sela diskusi bertajuk 'Reklamasi dan Investasi', di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Nur Hasan mengemukakan bahwa keputusan yang diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) tidak menyalahi ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku di Tanah Air. Pun dalam realisasi reklamasi itu terdapat sejumlah regulasi, termasuk peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan proyek.

Ada pula perjanjian yang menyebutkan Pemprov DKI mendapat sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), sementara pihak pengembang menerima sertifikat HGB di atas HPL. Bahkan, pengembang juga diwajibkan membangun sejumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat.

Menurutnya, perjanjian tersebut juga mengatur kewajiban Pemprov DKI untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan pelbagai izin lain yang dibutuhkan pengembang dalam pengelolaan lahan reklamasi.

"Kalau pemda tidak mau terbitkan IMB dan berkilah belum ada perda zonasi, itu bisa wanprestasi," kata dia.

Ia menambahkan, pemberian sertifikat di tanah hasil reklamasi tidak bisa disetarakan dengan tanah di daratan. Maklum, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa penerbitan sertifikat HGB untuk reklamasi lebih cepat ketimbang tanah di daratan.

Tanah hasil reklamasi tidak perlu diukur karena sudah tercantum dalam HPL atas nama Pemprov DKI, tidak perlu pemeriksaan ulang, tidak perlu persetujuan dari pemilik tanah yang saling berbatasan, dan tidak perlu pengumuman data fisik yuridis karena reklamasi tidak mungkin diklaim warga.

"Orang mungkin melihat ini aneh karena membandingkannya dengan sertifikat tanah di darat yang di kanan dan kiri ada pemilik tanah. Nah, ini mungkin yang tidak dipahami publik," ujarnya.

Di sisi lain, tambah dia, proyek reklamasi dinilai dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga proyek tersebut sedianya tetap dilanjutkan. Namun, apabila proyek itu masih disoal, seharusnya semua pihak terkait bersedia mencari solusi bersama yang saling menguntungkan ketimbang menghentikan kegiatan.

"Ada keuntungan secara sosio-ekonomi. Reklamasi bukan hanya untuk kepentingan bisnis dan dunia usaha saja atau sekitar 51-52%. Sementara sisanya untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka," katanya.

Senada dikatakan Yusril Izha Mahendra. Menurutya, Pemprov DKI harus hati-hati dalam mengambil keputusan pembatalan sertifikat HGB melalui jalur hukum Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia berpandangan pemda bakal kesulitan mencari pembuktian.

Pembatalan sertifikat HGB itu hanya bisa dilakukan apabila pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak sejalan dengan azas pemerintahan yang baik.

"Jadi harus dengan peraturan dan bukan dalam angan-angan," katanya.

Reklamasi dibuat bukan sekadar kebijakan dari pemerintah daerah saja, namun dilaksanakan sesuai perjanjian yang sudah disepakati bersama. Dalam kasus itu perjanjian yang dibuat tidak boleh ada pembatalan sepihak karena sifatnya mengikat para pihak terkait.

"Reklamasi juga sudah selesai dikerjakan dan tidak bisa dibatalkan. Kalau pun harus dibatalkan, berapa triliun rupiah ganti rugi yang harus dibayarkan Pemprov DKI. Ini harus dipikirkan lagi karena implikasinya sangat besar," pungkas dia. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More