Demokrat masih Optimistis Punya Capres di Pemilu 2019

Penulis: Administrator Pada: Sabtu, 13 Jan 2018, 15:45 WIB Polkam dan HAM
Demokrat masih Optimistis Punya Capres di Pemilu 2019

MI/SUSANTO

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menolak merevisi aturan presidential treshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu memunculkan reaksi dari partai-partai politik.

Bagi Partai Demokrat, hal itu tidak mengusik target mereka untuk mengusung calon presiden atau calon wakil presiden dari kadernya sendiri dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Masih terbuka luas bagi kami ajukan capres atau cawapres kalau dilihat dari peta politik yang ada. Kami melihat juga gabungan partai yang ada," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, partainya menghargai keputusan MK sebagai institusi tertinggi dalam memutuskan perkara konstitusi.

Pascakeputusan MK, setiap parpol pasti menyiapkan rencana-rencana untuk ke depan, termasuk Partai Demokrat.

"Seluruh parpol, apalagi di DPR ini, sudah menyiapkan teori-teori yang berkaitan dengan putusan MK tersebut," lanjutnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau presidential threshold.

Dalam pasal itu partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Dalam pertimbangannya, MK menilai presidential threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial dan presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

Adapun dalam Pemilu 2014 lalu, Demokrat hanya mengantongi 10,19% suara.

Parpol yang paling banyak mendapat suara ialah PDIP (18,95%), disusul Golkar (14,75%), Gerindra (11,81%), Demokrat, PKB (9,04%), PAN (7,59%), PKS (6,79%), NasDem (6,72%), PPP (6,53%), dan Hanura (5,26%).

Mantan Ketua MK, Mahfud MD, menyatakan keputusan MK yang menetapkan presidential treshold seharusnya tidak usah diperdebatkan lagi.

Ia justru meminta parpol untuk segera menyiapkan diri dan strategi koalisi jelang pendaftaran pilpres pada Agustus 2018 mendatang.

"Sekarang sudah diputus dan harus disiapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya," kata Mahfud di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, kemarin.

Mahfud menambahkan pihak-pihak yang menganggap putusan MK soal ambang batas pencalonan presiden lemah lantaran mengacu hasil Pemilu 2014 juga tidak tepat.

Pasalnya, pada kenyataannya hukum zaman Belanda pun saat ini masih bisa diberlakukan di Indonesia tanpa masalah. (Ant/P-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More