Wapres Imbau Rumah Ibadah Steril

Penulis: Administrator Pada: Sabtu, 13 Jan 2018, 11:45 WIB Pilkada
Wapres Imbau Rumah Ibadah Steril

ANTARA/JERRY

RUMAH ibadah harus steril dari aktivitas kampanye selama pilkada serentak di 171 wilayah pada tahun ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla melarang kegiatan kampanye politik di rumah ibadah.

Hal itu juga telah diatur UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Beleid tersebut menyatakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang digunakan untuk berkampanye.

Jika dilanggar, pengurus rumah ibadah akan diperingatkan dan kampanye akan dihentikan.

"Tidak boleh (kampanye) di tempat ibadah, sekolah. Itu diatur undang-undang," kata Wapres seusai mengukuhkan pengurus pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, kemarin.

Jika ada jemaah masjid menemukan tempat ibadah mereka digunakan kampanye, ia mengimbau agar segera menghentikannya.

Meski tahun politik akan memicu dinamika, Kalla optimis Pilkada serentak 2018 akan berjalan lancar dan damai.

Pasalnya, masyarakat sudah terbiasa menghadapi pilkada serentak.

"Dulu tiap minggu ada pilkada (ricuh), sekarang saya yakin aman saja," tandasnya.

Dalam sambutan saat pengukuhan pengurus DMI, ia mengapresiasi kehidupan beragama di Indonesia jauh dari konflik jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Wapres yang juga Ketua Umum DMI itu berharap umat Islam terus memanfaatkan masjid, tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk hal-hal positif lainnya.

"Masjid sebagai tempat dakwah, pendidikan, silaturahim, pendorong ekonomi umat, sebagai tempat kesehatan dan fungsi lain harus kita jalankan," tutur Kalla.

Sejumlah pejabat negara masuk ke kepengurusan DMI, antara lain Wakil Kepala Kepolisian Komjen Syafruddin sebagai Wakil Ketua Umum DMI, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai Ketua Majelis Mustasyar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai anggota majelis pakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil sebagai ketua-ketua harian.

Selain pejabat negara, ada pula sejumlah pengurus partai politik, seperti Aksa Mahmud, Machfud Sidik, dan Salim Al Jufri. (Pol/P-1)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More