Bawaslu Bisa Usut Perkara La Nyalla Kontra Gerindra

Penulis: Administrator Pada: Sabtu, 13 Jan 2018, 07:24 WIB Pilkada
Bawaslu Bisa Usut Perkara La Nyalla Kontra Gerindra

ANTARA/Suryanto

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan pihaknya bisa saja menindaklanjuti pengakuan La Nyalla Mattalitti bahwa dirinya dimintai uang mahar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai syarat menjadi bakal calon Gubernur Jawa Timur dalam pilkada serentak 2018.

Bagja menuturkan setiap partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari bakal calon saat pesta demokrasi.

Praktik semacam itu bisa dikategorikan sebagai politik uang yang sangat dilarang dalam pemilu, pilpres, atau pilkada.

"Bisa saja kami tindak lanjuti jika ada hal seperti itu," ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Dalam jumpa pers dua hari lalu, La Nyalla yang juga mantan Ketua Umum PSSI mengaku dimintai Rp40 miliar oleh Prabowo untuk keperluan membayar saksi di pilgub Jatim.

Uang itu harus sudah diberikan sebelum 20 Desember 2017 jika dia ingin mendapat rekomendasi pencalonan dari Gerindra.

Prabowo, terang La Nyalla, juga memberikan surat tugas kepada dirinya agar mencari sendiri dukungan dari partai lain.

La Nyalla lalu mengembalikan surat tugas itu pada 20 Desember 2017.

Namun, dia sudah menyerahkan Rp5,9 miliar.

Menurut Bagja, bila terbukti menerima uang, parpol dilarang mengajukan kandidat di daerah yang sama pada pilkada berikutnya.

Mereka juga didenda 10 kali lipat dari nilai imbalan diterima.

Namun, untuk bisa menindaklanjuti kasus La Nyalla, Bawaslu harus mendapatkan laporan.

"Bisa kalau pengawas kami menemukan fakta di lapangan melalui penelusuran," terang Bagja.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan kasus itu.

"Saya yakin apa pun masalah yang ada antara partai dan kader bisa kita selesaikan secara mufakat."

Gerindra bukan partai yang suka mengambil keuntungan dari calon.

"Malah sebaliknya, Partai Gerindra banyak keluar pembiayaan untuk kepentingan paslon," tegasnya. (Put/Nur/X-8)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More