73 Daerah akan Imunisasi Serentak

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Sabtu, 13 Jan 2018, 07:11 WIB Humaniora
73 Daerah akan Imunisasi Serentak

MI/BARY FATAHILLAH

OUTBREAK Response Immunization (ORI) atau imunisasi ulang serentak terus dilakukan sebagai langkah penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) penyakit difteri yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moelek menuturkan pada Januari ini ORI akan dilaksanakan di 73 kabupaten/kota yang tersebar di 8 Provinsi sambil menunggu perkembangan kasus KLB yang semakin menurun.

Total daerah yang melaporkan kasus difteri sebanyak 170 kabupaten/kota.

Menurut Menkes, 85 daerah di antaranya sudah tidak ada lagi laporan kasus baru, sementara 12 kabupaten/kota lainnya sudah melakukan ORI secara serentak pada 11 Desember lalu.

ORI menyasar anak berusia kurang dari satu tahun hingga 19 tahun.

"Imunisasi terus dilakukan untuk memastikan kita imun," kata Menkes dalam diskusi Media Forum Merdeka Barat bertema 'Imunisasi, Difteri, dan Gerakan Antivaksin' yang digelar di kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, kemarin.

Hadir pula Direktur Utama Bio Farma Juliman, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, dan Sekretasi Satuan Tugas (Satgas) Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Soedjatmiko.

Menurut Menkes, vaksin untuk imunisasi difteri mempunyai kualitas baik walaupun pengadaannya gratis, karena merupakan program pemerintah.

Masyarakat tidak perlu khawatir, sebab kualitas vaksin yang dibuat oleh Bio Farma yang merupakan perusahaan BUMN, sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO.

Selain itu, ujarnya, vaksin itu juga telah diimpor ke 136 negara, sebanyak 50 negara di antaranya ialah negara berpenduduk mayoritas muslim.

Mengenai stok vaksin untuk pelaksanaan ORI dan imunisasi 2018, pemerintah pusat memastikan jumlahnya aman sebab Bio Farma memprioritaskan ketersediaan untuk kebutuhan dalam negeri.

Dengan terjadinya KLB difteri di 170 kabupaten/kota, Menkes menekankan pentingnya imunisasi.

Akibat kasus tersebut, angka kematiannya tercatat 4,65% atau 44 orang.

Penyakit difteri, imbuhnya, sangat berbahaya karena kuman difteri menghasilkan racun yang dapat menyerang jantung dan mengakibatkan kematian.

KLB merebak disebabkan karena beberapa hal, di antaranya tidak meratanya cakupan imunisasi.

Menkes tidak menampik KLB terjadi karena adanya kelompok yang tidak mendapat imunisasi ataupun imunisasinya tidak lengkap sehingga kekebalan mereka rentan.

Selain itu, KLB juga merebak karena kepadatan penduduk dan mobilisasi penduduk.

Hanya asumsi

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Satgas Imunisasi IDAI Soedjatmiko mengungkapkan, adanya penolakan vaksin yang mengaitkan dengan akibat negatif dari imunisasi, tidak didasarkan pada penelitian dan bukti yang valid.

"Semuanya tidak didukung dengan penelitian yang sahih, dan hanya berdasar asumsi-asumsi," kata dia.

Ia juga mengakui ada beberapa tenaga medis yang menolak vaksinasi dan termasuk dalam gerakan antivaksin.

Mereka, ujarnya, bukan praktisi yang biasa melakukan imunisasi pada anak, sehingga masyarakat yang melakukan gerakan antivaksin kebanyakan tidak paham tentang vaksin.

(H-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More