Wakil Presiden Imbau Rumah Ibadah Steril dari Kampanye

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Jumat, 12 Jan 2018, 22:35 WIB Pilkada
Wakil Presiden Imbau Rumah Ibadah Steril dari Kampanye

ANTARA FOTO/HO

RUMAH ibadah harus steril dari aktivitas kampanye selama pilkada serentak di 171 wilayah pada tahun ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla melarang kegiatan kampanye politik di rumah ibadah. Hal itu juga telah diatur UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Beleid itu menyatakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang digunakan untuk berkampanye. Jika dilanggar, pengurus rumah ibadah akan diperingatkan dan kampanye akan dihentikan.

"Tidak boleh (kampanye) di tempat ibadah dan sekolah. Itu diatur undang-undang," kata Wapres seusai mengukuhkan pengurus pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) periode 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (12/1).

Jika ada jemaah masjid menemukan tempat ibadah mereka digunakan kampanye, ia mengimbau agar segera menghentikannya.

Meski tahun politik akan memicu dinamika, Kalla optimistis pilkada serentak 2018 akan berjalan lancar dan damai. Pasalnya, masyarakat sudah terbiasa menghadapi pilkada serentak.

"Dulu tiap minggu ada Pilkada, sekarang saya yakin aman saja," tandasnya.

Dalam sambutan saat pengukuhan pengurus DMI, ia mengapresiasi kehidupan beragama di Indonesia jauh dari konflik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Oleh sebab itu, ketua umum DMI itu berharap umat Islam terus memanfaatkan masjid, bukan hanya untuk beribadah tapi hal-hal positif lainnya.

"Masjid sebagai tempat dakwah, pendidikan, silaturahim, pendorong ekonomi umat, sebagai tempat kesehatan dan fungsi lain harus kita jalankan," tutur Kalla.

Sejumlah pejabat negara yang masuk kepengurusan DMI antara lain Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Selain pejabat negara, ada pula sejumlah pengurus partai politik seperti Aksa Mahmud, Machfud Sidik, dan Salim Al Jufri. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More