Jaksa Agung Tegaskan Objek Praperadilan Harus Jelas

Penulis: Golda Eksa Pada: Jumat, 12 Jan 2018, 19:54 WIB Polkam dan HAM
Jaksa Agung Tegaskan Objek Praperadilan Harus Jelas

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

JAKSA Agung HM Prasetyo menilai gugatan praperadilan yang diajukan setiap pemohon ke pengadilan sejatinya harus dilengkapi dengan kejelasan objek perkara, termasuk tidak melanggar Pasal 77 KUHAP.

Menurut Jaksa Agung, ada beberapa hal pokok perkara yang dituntut dalam pengajuan gugatan praperadilan, seperti penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penyitaan, hingga penggeledahan. Intinya, persoalan yang bakal dibawa ke meja hijau harus lebih dulu diperjelas.

"Kalau ternyata kasus mau dihentikan, ya mungkin karena waktunya lama atau belum selesai-selesai. Nah, setiap perkara itu, kan ada spesifikasinya, bisa cepat, sedang, dan bisa pula lama," ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/1).

Pernyataan Prasetyo merujuk sidang praperadilan terkait perkara sengketa lahan di Lampung, yang menyasar Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pihak pemohon ialah Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha.

"Kami bukan membela pihak sana dan pihak sini. Tetapi, untuk mengajukan praperadilan harus jelas dulu masalahnya," terang dia.

Prasetyo menjawab diplomatis ketika disinggung apakah gugatan tersebut bakal diterima hakim atau tidak. Ia berpandangan bahwa majelis hakim yang berwenang memutuskan.

"Silakan saja (ajukan praperadilan). Namun, itu dapat diterima atau tidak, tetap hakim yang memutuskan. Oleh karena itu, objeknya harus jelas dan kalau tidak jelas, ya apa yang mau dituntut," terang dia.

Sidang lanjutan gugatan praperadilan terhadap Dittipidum Bareskrim Polri kembali digelar di PN Jakarta Selatan, Jumat (12/1). Pemohon menggugat Polri terkait diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tanggal 22 Juni 2017.

Penyidikan itu diduga terkait kasus sengketa lahan di wilayah Lampung. Meski demikian, Korps Bhayangkara enggan membeberkan secara detail lantaran kasusnya dianggap masih berada dalam materi penyidikan dan bukan praperadilan.

Polri mengeluarkan Sprindik tersebut karena menindaklanjuti laporan dari Walfrid Hot Patar S sesuai Nomor Laporan Polisi: LP/369/IV/2017/Bareskrim tanggal 7 April 2017. Bahkan, status Gunawan dan Fauzi juga masih sebagai terlapor dan saksi bukan tersangka. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More