Papua Peroleh Kepastian Dapat 10% Saham Freeport

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Jumat, 12 Jan 2018, 18:31 WIB Ekonomi
Papua Peroleh Kepastian Dapat 10% Saham Freeport

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

KEINGINAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk memiliki bagian dari saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya terwujud.

Kepastian tersebut tertuang dalam perjanjian dengan Pemerintah Pusat berikut PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), selaku holding BUMN tambang.

Sebelumnya dikabarkan, divestasi saham 51% merupakan salah satu poin negosiasi dengan PTFI pasca perubahan rezim Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Hal itu merupakan tindak lanjut pembaruan kebijakan hilirisasi mineral yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Pokok substansi negosiasi lainnya mencakup stabilitas investasi.

Penandatanganan perjanjian kepemilikan saham oleh Pemprov Papua sebesar 10%, merupakan bagian dari langkah strategis untuk proses keseluruhan divestasi saham PTFI hingga 51%.

“Perjanjian ini merupakan kemajuan signifikan dalam rangka divestasi saham Freeport, setelah dicapainnya pokok pokok kesepakatan pada 27 Agustus 2017. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10% sesudah divestasi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam penandatanganan perjanjian yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jum’at (12/1).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memastikan porsi kepemilikan saham PTFI 10% sudah mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam artian masyarakat yang memiliki hak ulayat dan masyarakat yang selama ini terkena dampak permanen wilayah operasional perusahaan tambang asal Amerika Serikat.

Pengambilan saham oleh Pemprov dikatakan Menkeu tidak akan membebani APBN dan APBD lantaran memanfaatkan holding BUMN tambang. Nantinya holding BUMN tambang akan bekerja sama dengan Pemprov Papua dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam melakukan pengambilan divestasi saham PTFI, yang mekanismenya belum diketahui lebih detil.

Meski belum bisa memastikan penyelesaian divestasi, namun Menkeu menyatakan komitmen pemerintah kuat untuk mengelola 51%n saham PTFI. Saat ini, Pemerintah Indonesia sudah memiliki saham PTFI sebesar 9,36%.

“Keseluruhan proses divestasi saham Freeport 51% nanti akan jadi milik Indonesia. Ini sesuai dengan komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan dan terjaga tata kelolanya pada setiap tahapan. Inalum kita minta terus bekerja untuk proses divestasi, agar selesai seluruh paket ini dengan cara profesional dan memajukan prinsip good governance," imbuh Ani, sapaan akrab Menkeu.

Pemerintah, lanjut dia, berharap dengan kepemilikan saham PTFI hingga 51% oleh peserta Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi sektor pertambangan guna memperoleh nilai tambah, serta mendorong pembangunan ekonomi wilayah.

Kepemilikan saham oleh pemerintah daerah (pemda) pun diperkuat Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017, di mana Pemda dinyatakan sebagai salah satu peserta Indonesia yang mendapatkan prioritas penawaran saham.

“Pada akhirnya pengambilan saham divestasi Freeport akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua. Keseluruhan proses pengambilan saham divestasi Freeport harus terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional,” tukas Menkeu lagi.

Senada, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin memastikan akusisi saham PTFI tidak akan membebani keuangan negara. Pihaknya kini tengah mencari skema pendanaan terbaik. Dia menambahkan lebih baik jika proses ambil alih dilakukan bersama, bukan terpisah.

Dengan menyatukan lapisan peserta Indonesia, maka kepemilikan saham nasional dalam struktur PTFI menjadi bersifat mayoritas. Ke depan, holding BUMN tambang akan melakukan akuisisi saham secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan pembagian saham ke peserta Indonesia seperti Pemprov Papua.

“Kita akan bersama Pemprov Papua dan Pemkab Mimika untuk masuk ke (kepemilikan) saham (PTFI). Supaya enggak pecah-pecah dan supaya kita mayoritas. Kalau kita masuk sendiri-sendiri nanti kepemilikannya juga sendiri-sendiri. Kita akan kerja sama masuk sebagai perusahaan yang mayoritas,” terang Budi. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More