Kursi Ketua DPR Mengerucut ke Bamsoet

Penulis: Micom Pada: Jumat, 12 Jan 2018, 15:15 WIB Polkam dan HAM
Kursi Ketua DPR Mengerucut ke Bamsoet

MI/SUSANTO

KURSI Ketua DPR RI saat ini dikabarkan akan segera diisi oleh Bambang Soesatyo dari Partai Golkar. Namun hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat usulan dari Partai Golkar.

Sebelumnya beredar sejumlah nama dari partai berlambang pohon beringin itu yang ramai dibicarakan untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Namun saat ini nama sudah mulai mengerucut. Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Ketua Komisi III DPR RI kabarnya menjadi satu-satunya nama yang akan segera diusulkan Partai Golkar ke pimpinan DPR.

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku pihaknya saat ini dalam posisi menunggu usulan Partai Golkar.

"Kita tetap menunggu usulan Partai Golkar walaupun ada rapat ya kemarin di sini, tapi kan tertutup. Bagi kami yang penting surat nantinya disampaikan kepada pimpinan dulu," cetusnya kepada Metro TV, Jumat (12/1).

Meski surat resmi belum diterima pimpinan DPR, nama Bamsoet telah disambut baik oleh segenap anggota partai. Hampir tanpa penolakan.

"Sampai kemarin kita di rapat pleno fraksi enggak ada yang menolak tuh (untuk nama bamsoet) karena menurut yang saya tahu termasuk Pak ARB (Aburizal Bakrie), selaku ketua dewan pembina sudah tahu nama itu. Dari awal sudah tahu semua," jelas Mahyudin, Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Partai Golkar tinggal menunggu arahan tunggal dari ketua umum untuk mengusulkan secara resmi kepada pimpinan DPR. "Masyarakat tentu tengah menanti sosok yang lebih bisa dipercaya dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya," tutupnya. (Metro TV/X-12)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More