Nelayan Merugi Gunakan Pengganti Cantrang

Penulis: MI Pada: Jumat, 12 Jan 2018, 09:54 WIB Nusantara
Nelayan Merugi Gunakan Pengganti Cantrang

Situasi siang yang lengang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Rembang, Jawa Tengah, Kamis (11/1)---MI/Akhmad Safuan

SEJUMLAH nelayan di beberapa daerah di pantura mengaku merugi setelah menggunakan alat tangkap baru pengganti cantrang sehingga berniat menjual alat tersebut.

Yanto, nelayan di Rembang, misalnya, mengatakan perlu modal Rp600 juta untuk mencari ikan di Laut Natuna dengan alat tangkap baru. Uang itu didapat antara lain dari pinjaman dengan agunan rumah dan kapal. Namun, hasil yang didapat dan dibawa pulang hanya Rp500 juta.

“Kami selalu merugi. Karena itu, banyak nelayan akan menjual lagi alat tangkap. Lebih baik menganggur daripada bekerja tapi rugi,” kata Yanto, kemarin.

Sementara itu, sejak Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) melarang cantrang, ribuan kapal tidak lagi bisa melaut. “Ada 1.776 kapal di Rembang yang tidak berlayar akibat keputusan Menteri KP itu,” kata Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Rembang, Suyoto.

Dampak lainnya ialah tingkat kriminalitas dikhawatirkan meningkat karena puluhan ribu nelayan cantrang dan tenaga kerja terkait menganggur.

“Gangguan yang paling jelas terlihat, yaitu unjuk rasa di hampir semua daerah di pantura. Unjuk rasa ini diperkirakan terus berlanjut,” kata Kepala Satuan Reskrim Polres Rembang Ajun Komisaris Ibnu Suka.

Di sisi lain, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja, mengatakan aturan larangan cantrang akan tetap dilanjutkan. “Kami tetap ingin melanjutkan (larangan cantrang) karena program ini berdampak baik untuk nelayan,” kata Sjarief dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Dia juga memastikan pihaknya telah mengisi masa transisi dengan memberikan alat tangkap ikan ramah lingkungan sebagai pengganti cantrang. Tercatat ada 9.021 unit alat dibagikan kepada nelayan sejak 2015 untuk kapasitas di bawah 10 gross tonnage (GT). KKP juga bekerja sama dengan perbankan untuk pendanaan alat tangkap di atas 10 GT.

Pihak KKP mengestimasi total produksi perikanan tangkap di 2017 hingga November mencapai 7,67 juta ton atau setara Rp158 triliun. Angka itu naik jika dibandingkan dengan di 2016 yang sebesar 6,54 juta ton atau senilai Rp121 triliun.

Kenaikan itu disebabkan bertambahnya jumlah kapal perikanan dan dilaksanakannya pemberantasan kapal asing pencuri ikan. “Target di 2018 yaitu naik jadi 9,45 juta ton dengan nilai Rp209 triliun,” kata Sjarief.

Selain itu, KKP menargetkan seluruh provinsi memiliki perda zonasi pesisir di 2018 untuk mengurangi pencemaran di laut ataupun jumlah kapal pengguna cantrang. (Jes/Try/AS/Ant/X-11)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More