Mahar Jadi Tren Pilkada 2018

Penulis: MI Pada: Jumat, 12 Jan 2018, 09:33 WIB Pilkada
Mahar Jadi Tren Pilkada 2018

ANTARA/Andika Wahyu

MAHAR politik diprediksi akan menjadi tren dan menghiasi tahun politik Indonesia 2018-2019. Hal itu disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam diskusi bertajuk Outlook Korupsi Politik 2018, di Kantor Indonesia Corruption Watch Kalibata Timur, Jakarta Selatan, kemarin.

Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan, tahun Pilkada 2018 akan semakin memanas, lantaran serentak dilakukan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Donal menjelaskan tren mahar politik tidak hanya berkembang di tahun ini. Namun, diprediksi puncaknya akan terjadi tahun ini.

“Karena dari pengakuan lima kepala daerah mereka dimintai mahar politik. Bawaslu tidak pernah menindak adanya praktik mahar politik,” ujar Donal.

Adanya mahar politik dianggap justru bukan untuk memajukan kandidat parpol, tetapi justru mencari pendanaan dengan menjual calon kandidat, bergantung jumlah kursi yang disediakan. Bahkan dikatakan dalam diskusi kemarin, seorang calon kepala daerah setidaknya harus membayarkan mahar kepada parpol antara Rp20 miliar hingga Rp100 miliar.

Subsidi yang diberikan saat kampanye pun tidak akan banyak memberikan dampak. Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menambahkan mind set masyarakat mengenai pilkada dan pemilu ialah dekat dekat dengan uang, juga bahwa pilkada dan pemilu adalah pesta bagi-bagi uang.

Jubir KPK Febri Diansyah menambahkan, saat ini KPK telah menghimpun 512 nama kepala daerah yang melaporkan total harta mereka. Salah satunya ada yang terdaftar hanya memiliki kekayaan Rp14 juta. (Ash/X-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More