KLHK Kejar Rancangan Pemulihan Gambut

Penulis: Administrator Pada: Jumat, 12 Jan 2018, 08:45 WIB Humaniora
KLHK Kejar Rancangan Pemulihan Gambut

ANTARA/Wahdi Septiawan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memasuki tataran implementasi kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Salah satunya dilakukan melalui perintah pelaksanaan pemulihan area gambut di 87 perusahaan hutan tanaman industri (HTI).

Pada Januari, baru 31 HTI yang memiliki rencana kerja usaha (RKU) dan dokumen pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan KLHK.

"Sisanya terus kami kejar agar segera selesai dan dapat semakin cepat diimplementasikan," kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, hingga akhir Desember 2017, KLHK telah membahas 31 dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut.

Dalam pembahasan, disepakati, rencana pemulihan ekosistem gambut dan penetapan titik penaatan tinggi muka air tanah manual, titik pemasangan alat pengukur tinggi muka air tanah otomatis, serta titik stasiun pemantauan curah hujan.

"Pembahasan dilakukan dalam diskusi dan dialog sesuai dengan progres pemulihan yang harus dilakukan sehingga hasil kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan langsung di lapangan," ujar Karliansyah.

Dari 31 perusahaan yang memiliki RKU dan dokumen pemulihan ekosistem gambut itu, akan dibuat rencana pemulihan dan penetapan titik penataan tinggi muka air tanah dengan luas fungsi ekosistem gambut (FEG) seluas 1.105.125 hektare (ha).

Luas itu terdiri atas fungsi lindung dan budi daya dengan luas masing-masing 717.583 ha dan 387.542 ha.

Sementara itu, dari total 87 perusahaan HTI, terdapat luas indikatif FEG 2.443.648 ha.

FEG seluas itu terdiri atas 1.375.548 ha fungsi lindung dan 1.068.100 ha fungsi budi daya.

Sementara itu, dari 56 perusahaan yang memiliki surat pengesahan atau dokumen pemulihan ekosistem gambut, 13 telah melakukan penataan tinggi muka air tanah melalui mekanisme Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) yang ditetapkan pemerintah.

Sisanya, 43 perusahaan HTI, hingga saat ini belum mengajukan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut dan usulan titik penataan tinggi muka air tanah. (Pro/H-2)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More