Sebagian Besar Hutan untuk Rakyat

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Jumat, 12 Jan 2018, 08:30 WIB Humaniora
Sebagian Besar Hutan untuk Rakyat

ANTARA/Wahdi Septiawan

SEBAGIAN besar konsesi pengelolaan hutan selama ini diberikan kepada konglomerasi daripada rakyat.

Bahkan, sekitar 96% dikuasai korporasi raksasa, dan hanya 4% yang dikelola rakyat.

Kondisi tersebut oleh pemerintahan saat ini akan dibalik, dengan memberikan porsi pengelolaan hutan yang lebih besar kepada masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial.

Program tersebut diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga keragaman hayati.

"Ini (porsi pengelolaan hutan) mau dibalik oleh pemerintah sekarang, dengan rakyat yang mendapat prioritas utama sehingga aroma keadilan akan lebih terasa," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat bersama jajarannya melakukan diskusi dengan sejumlah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta para ulama di kantor MUI, Rabu (10/1), yang membahas Program Perhutanan Sosial.

Sebelumnya, Menteri LHK juga mendatangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kantor Muhammadiyah.

Ia berdiskusi dengan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Tanah Air.

Ia mengungkapkan, ada 12,7 juta hektare (ha) lahan yang akan dibagikan secara bertahap untuk dikelola masyarakat.

Oleh karena itu, ormas seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah akan berperan penting dalam menjaga hutan supaya redistribusi konsesi hutan ini tidak jatuh ke tangan oknum.

Topik lain yang didiskusikan antara lain terkait dengan masalah isu lingkungan, sampah, keragaman hayati.

Ketua MUI KH Ma'ruf Amin menyambut gembira langkah yang ditempuh Menteri Siti Nurbaya itu.

Dalam silaturahim dan diskusi tersebut, terdapat kesamaan pandangan antara Kementerian LHK dan MUI dalam beberapa topik yang diangkat, antara lain terkait dengan Program Perhutanan sosial yang diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat.

Ma'ruf menjelaskan, Islam adalah ajaran yang sangat memperhatikan masalah kebersihan sehingga mereka juga ingin mendorong supaya ajakan tentang cinta lingkungan, bersih dari sampah, menjadi materi khotbah yang wajib disampaikan di masjid dan pesantren.

"Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang larangan berburu satwa langka," tambahnya.

Khotbah lingkungan

Ia juga mengajak para khatib dan penceramah agar mengangkat topik lingkungan dalam khotbah Jumat dan ceramah keagamaan lainnya.

Pertemuan Kementerian LHK dan dengan MUI akan dilanjutkan dengan membentuk tim bersama untuk membahas isu terkait dengan perhutanan sosial, redistribusi lahan, dan sampah, agar isu tersebut bisa dibahas berkelanjutan.

Karena itu, kini sedang dipersiapkan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian LHK dan MUI sehingga diharapkan kerja sama bisa semakin memberikan maslahat bagi umat.

"Di era polarisasi seperti sekarang, langkah simpatik Bu Siti Nurbaya untuk berkeliling dan bersilaturahim ke berbagai ormas yang menyentuh langsung masyarakat hingga ke 'akar rumput' diapresiasi," kata Ma'ruf.

Pertemuan langsung seperti itu, lanjutnya, menjadi penting ketika banyak pihak yang lebih suka berantem di media sosial, berebut abu. (Ant/H-2)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More