Kapal Pencuri Ikan Yang Disita Berpotensi Jadi Aset Negara

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Kamis, 11 Jan 2018, 14:44 WIB Ekonomi
Kapal Pencuri Ikan Yang Disita Berpotensi Jadi Aset Negara

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

KEBIJAKAN Menteri Kelauatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal pelaku praktik "illegal, ureported and unregulated (IUU) fishing mulai menuai kritik di tengah Kabinet Kerja. Permintannya ialah fokus meningkatkan produksi dan ekspor hasil perikanan, ketimbang melanjutkan aksi penenggelaman.

Apabila kebijakan penelanggaman kapal dihentikan, maka kapal-kapal yang ditangkap berpotensi menjadi aset negara. Sinyal itu disuarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dengan catatan, barang yang diambil alih oleh negara sudah melalui proses hukum yang benar.

"Jika melalui proses hukum yang benar, dia (kapal penangkap ikan) bisa jadi aset negara. Tentu bisa dimanfaatkan bagi kita," ujar Ani (panggilan akrab Sri Mulyani) usai menghadiri HUT Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rabu (10/1) malam.

Dia pun mengingatkan kapal yang diambil melalui tindakan paksa, maka kapal dan barang-barangnya tersebut tidak bisa langsung menjadi aset yang diamankan LMAN. Pasalnya, perlu ada ketetapan hukum yang kuat terlebih dahulu.

Kendati demikian, pihaknya masih mencermati strategi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berikut instruksi Presiden RI Joko Widodo. Dari persepktif KKP, Ani memandang aksi penenggelaman kapal sebagai bentuk ketegasan negara terhadap praktik IUU fishing. Soal Penenggelaman Kapal, Susi-Luhut Belum Satu Kata

Di satu sisi, arah pemikiran Presiden dinilainya memberi penekanan agar pemberantasan praktik pencurian ikan tetap menjaga aktivitas ekonomi masyarakat terutama nelayan, serta industri perikanan.

Dua perspektif ini, sambung dia, tengah dijembatani agar menciptakan kebijakan yang efektif termasuk dalam hal tata kelola aset negara yang bisa bermanfaat.

"Bagaimana instruksi Presiden agar kapal-kapal itu bisa lebih didayagunakan. Paling penting aktivitas ekonomi nelayan dan industri perikanan bisa ditingkatkan. Nanti salah satu keyerkaitan saja. Kita akan lihat apa yang dilakukan Bu Susi dalam menangani kapal-kapal ilegal. Bagaimana dalam peraturan penanganan asetnya, kita bantu sepenuhnya," jelas Ani saat ditemui di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Kamis (11/1).(OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More