KPK Blokir Rekening Bank Milik Keluarga Bupati Nganjuk

Penulis: Ant/P-4 Pada: Rabu, 10 Jan 2018, 11:04 WIB Polkam dan HAM
KPK Blokir Rekening Bank Milik Keluarga Bupati Nganjuk

MI/Rommy Pujianto

SEJUMLAH rekening bank milik Bupati non-aktif Nganjuk Taufiqurrahman diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antiraswyah juga memblokir rekening bank milik Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Ita Triwibawati yang merupakan istri Taufiqurrahman.

"SOP KPK biasa melakukan pemblokiran termasuk kepada anak dan istri (Ibu Ita) karena sangkaannya KPK melihat gratifikasi itu masuk dari rekening keluarganya. Tapi, saya belum juga dapat dokumennya," kata pengacara Taufiqurrahman Susilo Aribowo di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Pada Selasa (8/1), KPK baru saja mengumumkan Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK menduga Taufiq menerima fee proyek, fee perizinan, dan fee promosi atau mutasi jabatan selama periode 2013-2017 dengan nilai setidak-tidaknya Rp5 miliar.

"Untuk TPPU pembuktiannya terbalik, dan Pasal 12 B tentang gratifikasi itu pembuktiannya terbalik, tapi kami akan siap membuktikan perolehan-perolehan dari aset itu bahwa itu sebenarnya diperoleh secara sah-sah saja. Kami juga sudah siapkan untuk pembuktian untuk aset-aset itu," tambah Susilo.

Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai ataupun dalam bentuk lainnya.

Aset-aset yang dibelanjakan melalui pihak lain dan telah disita sebagai barang bukti hingga saat ini berupa dua unit mobil, yaitu satu unit mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D Tahun 2012 warna abu-abu dan satu unit mobil Smart Fortwo warna abu-abu tua, satu bidang tanah seluas 12,6 hektare di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk dan surat-surat.

Atas sangkaan TPPU itu, Taufiq dijerat dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK juga menyidik dua tindak pidana korupsi yang dilakukan Taufiqurrahman. Pertama, dugaan suap terkait perekrutan dan pengelolaan ASN atau PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

Diduga, pemberian uang itu melalui beberapa orang kepercayaan bupati terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Nganjuk 2017.

Total uang yang diamankan sebagai barang bukti senilai Rp298.020.000 yang berasal dari Ibnu Hajar sejumlah Rp149.120.000 dan Suwandi sejumlah Rp148.900.000.

Tindak pidana kedua ialah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya.

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More