Tertib Arsip Pilkada 2018

Penulis: Azmi Direktur Pengolahan Arsip ANRI, Dosen Kearsipan FIB Universitas Indonesia Pada: Rabu, 10 Jan 2018, 05:15 WIB Opini
Tertib Arsip Pilkada 2018

tiyok

TAHUN 2018 merupakan tahun politik bagi masyarakat Indonesia, pasalnya 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota) di Tanah Air akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Pada saat yang bersamaan, sebagian tahapan perhelatan politik nasional, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 juga akan berlangsung pada 2018. Keduanya satu tarikan napas pesta demokrasi bangsa Indonesia yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan secara baik pada 2018. Khusus pilkada serentak 2018, sejumlah pasangan calon baik yang diusung parpol maupun dari independen sudah siap berkontes dalam pilkada serentak 2018 yang diprediksi jumlah pemilihnya mencapai 197 juta orang. Penyelenggaraan pilkada serentak 2018 jika diletakkan dalam konteks kebangsaan merupakan kegiatan dan peristiwa sejarah pesta demokrasi akbar bangsa sebagai pelaksanaan amanat konstitusi.

Kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam Pilkada 2018 tentunya tidak akan terulang, tetapi jejak-jejaknya berupa informasi terekam (recorded information) entah dalam media kertas (base on paper) dan media zaman now (base on electronic) akan tetap bertahan untuk waktu relatif panjang. Suatu realitas kehidupan setiap pesta pasti berakhir. Segala kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam pesta itu pun akan turut bergeser bersamaan berjalannya waktu.

Dalam konteks itu, peranan arsip Pilkada 2018 sebagai memori te­rekam sezaman pesta demokrasi lokal bangsa Indonesia menjadi sangat penting dan berperan besar untuk pembuktian historis, akuntabilitas, sumber pengetahuan, dan bahan pertanggungjawaban nasional bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, penting bagi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara untuk menjadikan tertib arsip pilkada sebagai bagian tidak terpisahkan dari kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2018.

Citra pemerintah
Penyelenggaraan Pilkada 2018 merupakan pesta demokrasi lokal terbesar dalam sejarah pilkada di Tanah Air. Apabila dilihat dari jumlah daerah yang akan menyelenggarakan, sudah dapat dipastikan jumlah anggaran negara yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sangat besar. Oleh karena itu, setiap tahapan kegiatannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada rakyat melalui ketersediaan arsip yang autentik, tepercaya, dan utuh sebagai alat bukti sah.

Ketersediaan arsip Pilkada 2018 hanya dapat dicapai apabila tata kelola arsip pilkada di lingkungan KPU-Bawaslu dilakukan secara tertib. Tertibnya arsip Pilkada 2018 menunjukkan KPU-Bawaslu berperan aktif membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya (angka 2, Nawa Cita, Jokowi-JK).

Dengan demikian, masyarakat memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh informasi yang benar dan tepercaya terkait pilkada sehingga masyarakat terhindar dari informasi dusta (hoaks) yang dapat memecah belah bangsa. Kondisi itu tentunya akan meningkatkan citra pemerintah dan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Dari kacamata internasional, hal ini akan mengangkat citra RI sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Karena selain mampu menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung, juga mampu menjamin hak rakyat untuk memperoleh arsip pilkada sebagai informasi publik secara baik.

Arsip pilkada memiliki nilai pengetahuan dan nilai kesejarahan yang tinggi untuk pendidikan dan pengembangan kehidupan berdemokrasi di RI. Tertib arsip pilkada akan mendukung impian Indonesia untuk menjadi pusat peradaban dunia. Oleh karena itu, keberadaan arsip Pilkada 2018 sebagai produk kerja KPU-Bawaslu harus dikelola secara tertib agar terjamin keamanan dan keselamatannya. Sebagai bangsa beradab, kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak 2018 hendaknya tidak hanya diukur dari aspek keter­tiban penyelenggaraannya, tapi juga dari aspek ketertiban arsipnya.

Wajah pilkada
Hal yang patut disyukuri dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya di Indonesia ialah tidak terjadinya kekerasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Ini sukses penting dari bangsa Indonesia untuk dunia bahwa kita bangsa besar yang mampu menyelenggarakan pesta demokrasi tanpa kekerasan.

Hemat saya, ukuran penyelenggaraan pilkada berwajah ‘cantik’ bukan hanya sebatas pada hal di atas. Sejati­nya penyelenggaraan pilkada akan berwajah ‘cantik’ apabila juga diikuti terwujudnya ketertiban arsipnya. Dengan demikian, bukti akuntabilitas kinerja pemerintah dan memori kolektif bangsa dapat terjamin keamanan dan keselamatannya.

‘Buruk rupa’ wajah penyelenggaraan pilkada karena faktor ketidaktertiban arsip perlu diantisipasi pada Pilkada 2018. Data hasil penelitian pengelolaan arsip pemilu dan pilkada periode 2004, 2009, dan 2014 Pusjibang Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menunjukkan masih cukup banyak arsip pemilu dan pilkada di daerah yang belum terkelola dengan baik.

Agar penyelenggaraan Pilkada 2018 dapat berwajah ‘cantik’ dalam perspektif kearsipan, ada empat hal yang perlu diperhatikan KPU-Bawaslu. Pertama, ketersediaan kebijakan kearsipan (tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip/JRA, sistem klasifikasi, dan keamanan akses arsip). Kebijakan kearsipan itu berfungsi sebagai alat kontrol pengelolaan arsip pilkada.

Kedua, ketersediaan sumber daya kearsipan (unit kearsipan, SDM, prasarana dan sarana) untuk mengelola arsip pilkada secara benar. Data hasil penelitian pengelolaan arsip pemilu dan pilkada periode 2004, 2009, 2014 Pusjibang Sistem Kearsip­an ANRI 2016 menunjukkan pada umumnya KPU-Bawaslu (provinsi, kabupaten/kota) tidak memiliki SDM yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan (arsiparis). Tempat penyimpanan arsip pilkada masih mengandalkan ruangan dan peralatan apa adanya. Bahkan ada arsip pilkada yang penyimpanannya disatukan dengan barang nonarsip sehingga banyak arsip tercecer.

Ketiga, lakukan pemusnahan arsip pilkada berdasarkan prosedur yang benar. Untuk hal itu, perhatikan dengan cermat umur simpan arsip, nilai guna arsip, dan rekomendasi persetujuan pemusnahan arsip dari ANRI. Karena sekali arsip dimusnahkan, arsip tidak akan dapat ditemukan lagi.

Keempat, secepat mungkin menyerahkan arsip pilkada bernilai kesejarahan dengan mengacu pada jadwal retensi arsip (JRA) kepada lembaga kearsipan daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagai memori kolektif daerah.
Pilkada merupakan ujian bagi praktik penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Ketertiban arsip Pilkada 2018 menjadi salah satu indikator kesuksesan KPU-Bawaslu menyelenggarakan pesta demokrasi pada level lokal untuk menuju kematangan penyelenggaraan pesta demokrasi level nasional, yaitu Pemilu 2019.

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More