Bupati Latif dan Tiga Kroninya Ditahan

Penulis: MI Pada: Sabtu, 06 Jan 2018, 10:04 WIB Polkam dan HAM
Bupati Latif dan Tiga Kroninya Ditahan

Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif yang memakai rompi tahanan meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1)---MI/M Irfan

KOMISI Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Tahun Anggaran 2017.

“Abdul Latif ditahan 20 hari ke depan di Rutan KPK untuk kepentingan penyidikan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Selain menahan Latif, KPK juga menahan tiga tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Ketua Kamar Dagang dan Industri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugwira Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Witono. “Fauzan Rifani dan Abdul Basit ditahan di Rutan Guntur, sedangkan Donny Witono di Rutan Polres Jakarta Timur,” ungkap Febri.

Setelah melakukan pemeriksaan 1X24 jam, dilanjutkan gelar perkara, KPK meningkatkan status penanganan kasus tersebut ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka. “Ini kelanjutan dari OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan KPK sehari sebelumnya,” tutur Ketua KPK Agus Rahardjo.

Pihak yang diduga sebagai penerima dalam kasus itu ialah Latif, Fauzan, dan Abdul, sedangkan yang diduga sebagai pemberi ialah Agung. “Diduga pemberian uang sebagai fee proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP di RSUD Damanhuri,” ucap Agus.

Agus menyatakan dugaan commitment fee proyek itu ialah 7,5% atau sekitar Rp3,6 miliar. Pihaknya, kata Agus, telah memantau adanya informasi komunikasi sejumlah pihak dalam kasus itu, membicarakan perihal fee proyek, termasuk informasi mengenai defisit lebih dari Rp50 miliar.

Lebih lanjut, ia menyatakan untuk melancarkan pembayaran fee, sempat dijanjikan akan ada proyek besar lain di Tahun Anggaran 2018, di antaranya pembangunan UGD. Fee dibayar dua tahap. Pertama, September-Oktober 2017 Rp1,8 miliar dan kedua 3 Januari 2018 Rp1,8 miliar. (Pol/Ant/P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More