Amankan Area Siber agar Pemilu Demokratis

Penulis: Christian Dior Simbolon Pada: Kamis, 04 Jan 2018, 09:00 WIB WAWANCARA
Amankan Area Siber agar Pemilu Demokratis

MI/ADAM DWI

MAYOR Jenderal Djoko Setiadi resmi dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Djoko menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Seusai dilantik, kepada sejumlah wartawan termasuk Christian Dior Simbolon dari Media Indonesia, Djoko berjanji akan menjaga netralitas BSSN.

Berikut petikannya.

Lemsaneg bertransformasi menjadi BSSN. Apa saja perubahannya?

Lemsaneg direvitalisasi.

Kalimat saya, sandi itu adalah bahasa zaman dulu, sekarang siber.

Kalau badan sandi bertransformasi ke badan siber, itu memang sudah sewajarnya.

Tentunya tugas kita semakin besar, tanggung jawab kita juga semakin besar.

Bagaimana struktur organisasinya?

Arahan Presiden, BSSN harus bisa menjangkau sampai pengamanan WNI.

Itu diutamakan.

Struktur ada yang berubah, nama juga berubah, tapi seperti saya sampaikan tadi, backbone-nya adalah badan sandi negara.

Direvitalisasi, tambah satu deputi, jadi ada empat deputi dan satu sekretaris utama.

Dalam struktur juga ada waka (wakil kepala).

Kami segera beres-beres, menata semua organisasi sehingga saya perkirakan pada pertengahan bulan ini sudah siap bekerja.

Adakah yang lebih signifikan dari perubahan ini?

Sebenarnya tidak ada yang signifikan karena lembaga sandi ini kira-kira sudah 10 tahun terakhir bekerja di cyber space.

Jadi bukan sesuatu hal yang baru, hanya kita tingkatkan kemampuannya, betul-betul bisa menjangkau nasional.

Sebelum badan ini dibentuk sudah ada kemampuan siber di mana-mana.

Ini semuanya akan kita gandeng, jadi sinergi.

Kalau maksimal, saya yakin kemampuan kita akan hebat.

Apakah keberadaan BSSN ini bakal berpengaruh terhadap persoalan maraknya hoaks di dunia maya?

Sangat berpengaruh.

Tentu hoaks ini kita lihat, ada yang positif dan negatif.

Saya imbau kepada kawan-kawan, putra-putri Indonesia, kalau itu hoaks membangun, ya silakan.

Tapi jangan menjelek-jelekkan, yang tidak pantas disampaikan sebaiknya dikurangi.

Hoaks membangun itu seperti apa?

Tentunya yang membantu memberikan masuk-an, ide, saran kepada pemerintah.

Memang hoaks itu konotasinya negatif, tapi ada juga yang positif.

Misalnya di Jakarta lagi banyak pembangunan jalan. Jalan ditutup, warga bingung mau lewat mana.

Pemerintah yang berwenang tidak ada solusi, jadi menimbulkan kemacetan, kan?

Nah, ini kalau dikritik, berarti sifatnya membangun supaya kita mencari solusi sehingga tidak terjadi kemacetan di mana-mana.

Akan ada tindakan terhadap penyebar hoaks dan ujaran kebencian?

Akan ada tindakan. Jadi nanti kami ingatkan supaya berhenti.

Tapi kalau nanti dia semakin menjadi-jadi, ya nanti ada aturannya.

Bagaimana dengan terorisme siber?

Kami sudah siapkan segala-galanya. Kalau ada serangan siber dari mana pun, kita juga harus hadapi dengan teknologi.

Mereka mungkin sudah duluan masuk ke dunia siber.

Mereka menggunakan komunikasi juga cukup baik, cukup rapat, kita menembusnya juga harus hati-hati.

Penindakan terhadap kriminal siber?

Nanti kita lihat undang-undangnya. Saya berharap bisa menindak.

Karena kalau ada badan siber tidak bisa menindak, juga percuma.

Arahan Presiden adalah menggunakan kemampuan bersama, mestinya badan siber punya wewenang. Jadi bisa menindak langsung, bisa menangkap.

Ini adalah tahun politik, ada arahan dari Presiden untuk turut mengamankan pemilu?

Arahan khusus tidak ada.

Kami berangkat dari Lemsaneg.

Sejak didirikan pada 1946 hingga saat ini, kami tidak pernah berpihak pada satu partai mana pun.

Kami netral, tidak diatur siapa pun.

Tujuan kami mengamankan dan membantu pemerintah menangani dunia siber.

Jelasnya bagaimana?

Ya, terutama kami akan melakukan sesuatu supaya mengondisikan suasana di area siber betul-betul tenang, aman, sehingga pesta demokrasi bisa betul-betul berjalan dengan sehat dan baik sehingga menghasilkan pilihan yang terbaik. (X-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More