Karyawan KPK Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan

Penulis: Deri Dahuri Pada: Rabu, 03 Jan 2018, 19:45 WIB Humaniora
Karyawan KPK Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan

Ist

KELUARGA ahli waris pekerja yang mengikuti program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, bisa merasakan manfaatnya.

Seperti yang dialami YM, 53, karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalami kecelakaan kerja, ahli warisnya mendapatkan santunan senilai Rp605 juta.

Penyerahan santunan diserahkan langsung Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto kepada ahli waris, yang disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/1).

YM, karyawan bagian pengadaan KPK, meninggal dunia saat sedang menjalani tugas sehari-harinya pada 7 November 2017. Saat sedang bekerja, dia tiba-tiba tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun akhirnya ia meninggal dunia.

Dalam sambutannya, Agus Susanto mengatakan pihaknya turut menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang dialami YM.

"Santunan ini merupakan tanggung jawab kami kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi risiko kecelakaan kerja terhadap peserta. Santunan ini menjadi tugas kami yang wajib dipenuhi sebagai tanggung jawab kepada peserta ataupun ahli waris. Semoga santunan ini bisa bermanfaat untuk membantu kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan,” kata Agus.

Sesuai dengan amanah undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia melalui empat program yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKm).

"Dengan adanya peraturan tersebut, itu artinya seluruh perusahaan atau pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelas Agus lagi.

Menurut data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, KPK telah terdaftar sebagai peserta sejak Juli 2015. Hingga November 2017 tercatat 1.519 pekerja KPK telah terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Sepanjang 2017, KPK telah melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp629 Juta dengan total dua kasus klaim.

"Pegawai merupakan aset yang paling berharga bagi kami. Dengan itu kami harus menjamin keamanan, keselamatan dan kesejahteraannya saat ini, dan masa depannya bagi para pegawai di lingkungan kerja KPK," tutur Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada pesertanya dalam ketepatan dan kecepatan. Hal ini kami rasakan sendiri oleh peristiwa yang menimpa pegawai kami. Kami juga berharap pelayanan ini dapat terus ditingkatkan dan merata kepada seluruh pekerja yang ada di seluruh wilayah Indonesia," tambah Alex, sapaan akrab Alexander. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More