Biro Umrah Sudah Antisipasi Pemberlakuan PPN 5% di Arab Saudi

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Rabu, 03 Jan 2018, 14:58 WIB Humaniora
Biro Umrah Sudah Antisipasi Pemberlakuan PPN 5% di Arab Saudi

ANTARA

KEBIJAKAN pemerintah Arab Saudi memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% yang berlaku sejak 1 Januari lalu bakal berimbas pada kenaikan biaya umrah.

Namun demikian, biro perjalanan umrah di Tanah Air menyatakan kebijakan itu tidak memberatkan karena mereka sudah menyiapkan langkah antisipasi.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh) Baluki Ahmad saat dihubungi, Rabu (3/1), mengatakan pihaknya sudah mengetahui rencana kebijakan tersebut sejak tahun lalu.

Karena itu, ia mengatakan biro perjalanan sudah mengantisipasi dengan melakukan penyesuaian harga pada item-item pengeluaran di Tanah Suci seperti makanan, transportasi lokal, dan hotel serta jasa penginapan. Kenaikan bakal diterapkan pada paket yang ditawarkan.

"Kita melakukan penyesuaian. Paket umrah yang dihitung juga sudah masuk ke wilayah itu. Insya Allah masyarakat memahami (kenaikan)," ujarnya.

Ia juga mengatakan penerapan PPN 5% merupakan kewenangan pemerintah Arab Saudi sehingga para pengusaha biro perjalanan umrah tentu harus menaatinya.

"Sementara ini dampaknya kepada permintaan keberangkatan umrah belum dirasakan," imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia dan Indbond (Asphurindo) Hafidz Taftazani menyatakan kebijakan PPN 5% tersebut masih akan terus dipantau dampaknya terhadap animo calon jemaah. Meski begitu, ia meyakini kebijakan tersebut tidak akan berdampak besar pada permintaan masyarakat.

"PPN 5% itu wajar saja. Kepada biro umrah artinya ada persaingan. Yang bagus, yang murah, dan tidak melanggar aturan pemerintah pasti akan mendapatkan jemaah," tandasnya.

Arab Saudi menerapkan PPN berlaku sejak 1 Januari 2018 seiring dengan turunnya harga minyak dunia di negara-negara Timur Tengah. PPN dengan tarif 5% diterapkan terhadap sejumlah barang, seperti makanan, pakaian, barang elektronik dan bensin, serta tagihan telepon, air dan listrik, serta pemesanan hotel. (X-12)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More