Jangan Besarkan Isu SARA

Penulis: Nur Aivanni Pada: Selasa, 02 Jan 2018, 07:03 WIB WAWANCARA
Jangan Besarkan Isu SARA

MI/Ramdani

RIAK-RIAK politik ditengarai akan mewarnai perjalanan bangsa ini menjelang dan selama gelaran pilkada serentak di 171 daerah pada Juni 2018.

Akankah hajatan demokrasi lima tahunan itu menggerogoti persatuan di antara anak bangsa dan mengganggu jalannya roda perekonomian?

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab semua itu dalam wawancara dengan wartawan Media Indonesia Ade Alawi, Eko Rachmawanto, Raja Suhud, Muhammad Zen, Ramdani, dan Nur Aivanni di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Bagaimana Anda melihat tahun politik 2018, terutama kekhawatiran terhadap mengerasnya isu SARA?

Tahun politik itu dulu setiap lima tahun. Pilkadanya malah setiap bulan di seluruh Indonesia sebelum (pilkada) serentak. Alhamdulillah, kita salah satu negara di Asia yang demokratis, yang tidak timbul masalah besar. Beda dengan di Filipina, Pakistan, dan India.

Kali ini pilkada yang ketiga. Alhamdulillah, pada 2015 dan 2016 tidak ada konflik. Perlu Anda ketahui, ada perubahan mendasar dalam sistem pilkada kita. Katakanlah 10 tahun lalu, yang dimaksud pemilu itu pengerahan massa untuk kampanye, risiko bentrokan bisa terjadi. Kini, dengan peraturan pemerintah dan KPU, sistem pilkada bukan lagi pengerahan massa. Rapat umum paling sekali, dua kali. Sekarang pasang baliho diatur KPU, pasang iklan juga oleh KPU.

Sekarang pertempurannya di mana? Di media sosial (medsos). Isu SARA ada di medsos. Jangan hubungkan dengan pilkada DKI kemarin. Itu karena Ahok yang kelepasan bicara, tidak terkontrol bicaranya. Jadi, bukan faktor pilkadanya, (melainkan) ketersinggungan. Benar ada konflik, tetapi aksi itu berjalan lancar. Tidak ada korban, mungkin ada satu-dua terjadi, tetapi pengerahan massa teratur.

Medsos ini memungkinkan terjadinya konflik isu, perang isu, bukan lagi pengerahan baju, kaus, dan pertandingan bendera. Sekarang itu ya sekali-sekali. Tetapi di medsos itu (konflik) isu dengan isu.

Di AS, Trump isunya Islam dilarang masuk dan tentang imigran. Isu SARA sulit diatasi karena hanya dengan lima jari sudah muncul isu itu. Baguslah aturan KPU, ada batasan sampai di mana pengerahan massa, tidak boleh di sekolah dan di masjid.

Problemnya tidak ada hukuman yang menimbulkan efek jera untuk mengatasi isu SARA, tidak ada pasal berlapis bagi pelaku atau memang kesadaran elite yang masih rendah?

Seperti saya katakan tadi, isu SARA bukan hanya di sini, juga di negara yang menganggap dirinya embahnya demokrasi, AS. Isu ini dengan Anda ketik sudah menjadi viral. Yang paling berbahaya itu konflik fisik. Tetapi selain di Jakarta di mana? Aman-aman saja. Tahun lalu tidak ada isu agama yang keras.

Ada potensi isu SARA seperti yang terjadi dalam pilkada DKI juga digunakan di Jawa Barat, Papua, dan di beberapa daerah lain?

Potensi itu berbeda dengan kenyataan. Potensi di mana-mana, tetapi kenyataan dua pilkada serentak, di mana ada isu SARA? Kan ndak ada. Jadi, (isu SARA) itu ketakutan yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Ada beberapa negara yang menuntut ganti rugi atau permintaan untuk menutup akun-akun di Twitter, Yahoo, Instagram, dan lain-lain yang telah menyebarkan isu SARA. Di Indonesia sepertinya belum?

Banyak juga yang sudah diadili di pengadilan kayak (Jonru) Ginting, (Buni) Yani, dan macam-macam. Ada juga yang sudah dituntut.

Maksudnya bisa menyetop?

AS saja ndak bisa menyetop isu SARA sampai sekarang. Negara yang mayoritas Islam kemudian minta Kristen diusir, nggak ada. Tetapi, hal itu terjadi di Myanmar dan di Filipina. Kita alhamdulillah, tidak pernah ada.

Saya ingin mengklarifikasi, orang kok menganggap pilkada Jakarta memecah. Anda tahu berapa persen penduduk non-muslim di Jakarta? Sebanyak 21%. Pemilih Ahok berapa? Sebanyak 43%.

Sekiranya semua orang non-Islam memilih Ahok, itu kurang dari setengah. Jadi, lebih banyak orang Islam memilih Ahok daripada orang non-Islam.

Artinya, tidak terpecah. Ada Islam yang memilih Ahok, ada juga yang non-Islam. Saya yakin ada juga orang Islam dan non-Islam memilih Anies. Jadi, tidak terbelah. Selalu dikatakan terbelah, mana yang terbelah? Kalau terbelah 21% lawan 40%.

Faktanya ketika pilkada DKI ada beberapa masjid di Jakarta yang melarang menyalatkan (jenazah warga) pendukung Ahok di situ?

Ya, satu dua orang ada yang emosi, tetapi tidak menimbulkan konflik. Yang kita takutkan konflik SARA, tidak konflik. Itu langsung ditegur. (Hal seperti itu juga) ada di mana mana. Di Eropa, di Inggris, yang begitu terjadi.

Kalau Anda melihat perbandingan di luar dan memang faktanya ada, apakah ini bisa dikatakan bahwa isu SARA adalah sebuah kelazim-an di dunia politik?

Tidak konflik. Apa saja sekarang ini bisa jadi isu di medsos. Salah ngomong, salah bicara. Kemarin banyak isu beredar, tetapi setelah itu selesai. Begitu selesai Pilkada Jakarta, masih ada nggak? Nggak ada kan? Bahwa ada pikiran-pikiran orang itu, ada pendapat orang begitu, ya biasa saja.

Ke depan, untuk meminimalkan tidak lagi ada politik SARA di pilkada, apakah perlu ada pasal berlapis di UU Pemilu, KUHP, dan UU ITE terhadap pelakunya?

Kalau membaca UU Pemilu dan KUHP sebenarnya semua sudah lengkap.

Kalau di UU Pemilu, sanksi pidananya hanya setahun?

Ya, bukan soal lamanya hukuman. Tetapi, dibandingkan dengan dulu kan tidak ada kampanye di masjid, gereja, dan sekolah.

Sekarang semua diatur, kampanye di televisi diatur KPU. Dulu jorjoran pasang iklan. Semuanya sudah diatur. Batasan nggak boleh ngomong apa juga ada. Saya tetap optimistis bahwa pilkada yang akan datang aman-aman saja. Beda di Pakistan, calonnya juga dibom, di Filipina berapa wali kota ditembak, di Afghanistan, di India juga. Kita di mana? Alhamdulillah.

Dapatkah koalisi permanen meredam isu SARA?

Di Pilkada tidak ada koalisi permanen. Akhirnya saling silang. Boleh saja di provinsi A Partai Golkar dengan PDI-P. Besok Golkar dengan Demokrat atau Gerindra. Tidak ada yang permanen lawan dan kawan, itu sangat pragmatis. Jadi, tidak menimbulkan poros walaupun ada upaya. Pengalaman yang ada, Alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Saya yakin juga nanti tidak ada apa-apa.

Tahun ini disebut juga sebagai tahun politik. Apa fokus pemerintah?

Pemerintah berjalan biasa. Kali ini tiga provinsi besar ikut pilkada, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagian besar main isu itu (SARA), tetapi saya pikir tidak sepanas Pilkada DKI Jakarta.

Ada juga kekhawatiran di tahun politik, ekonomi mengalami pelambatan karena ada kegaduhan saat pelaksanaan pilkada. Apa pendapat Anda?

Boleh iya, boleh tidak. Ada juga yang menafsirkan tahun pemilu merupakan tahun rezeki bagi banyak pihak untuk baju kaos, baliho, dan penyanyi dangdut.

Partai menyiapkan dana cukup besar untuk pemilu. Biaya itu jatuh ke mana? Ke masyarakat. Negeri ini biasa saja. Sudah puluhan tahun kita pemilu ndak ada ekonomi jatuh gara-gara pemilu. Ndak ada, biasa saja.

Dalam konperensi pers akhir tahunnya, Indonesia Corruption Watch mengatakan di tahun politik diduga semakin marak korupsi karena tingginya biaya politik. Bagaimana Anda melihat kemungkinan maraknya korupsi tersebut?

Itu pragmatisme, terjadi korupsi bukan waktu pemilu saja. Sepanjang tahun. Contoh, minta izin ongkosnya selalu banyak, bikin proyek izin bupati dan gubernur. Sewaktu bupati dan gubernur menjadi calon, dia mesti bayar ke mana-mana. Kenapa mesti bayar? Karena parpol juga waktu memenangi kursi membayar juga ongkosnya.

Bagaimana dengan mahar?

Ya, ada istilah mahar, istilah saksi. Untuk mendapat kursi DPRD atau DPR kan pakai ongkos kampanye. Saling membayar, berputar ini uang. Ujungnya dari mana? Dari pengusaha. Itu bahayanya apabila calon di daerah kadang disponsori pengusaha. Kita mengkhawatirkan kemudian pengusaha itu mempunyai peranan apakah sebagai kontraktor atau apa. Terjadilah penjualan di depan atas proyek-proyek.

Bagaimana sistem pencegahannya?

Di segala level. Ini lingkaran setan. Mulai dari mana? Mulai di mana saja, apakah sistem kita ubah kembali? Tetapi ini sudah telanjur demokrasi. Demokrasi dengan perwakilan, perwakilan berarti partai. Berarti disiplin saja.

Bagaimana politik bisa dikatakan demokrasi yang sehat? Apa indikatornya?

Demokrasi bagi kita, ya sistem. Pilihan sistem, yaitu pilihan sistem yang terwakili, dengan pemilihan bebas, pemilu, pilkada, saling kontrol antara pemerintah dan DPR. Bagi kita tentu demokrasi bukan hal yang 100% sempurna, tetapi pilihan terbaik dari yang ada.

Demokrasi memang selalu bisa bersih. Tetapi, di negara-negara berkembang demokrasi kadang diikuti ekonomi pasar. Ini terjadi permainan bagaimana membelokkan ekonomi pasar menjadi monopolistis. Untuk menjadi pemimpin, gubernur atau bupati perlu ongkos. Oleh karena itu, ada yang membayar ongkos ini. Ada sponsor.

Soal Partai Golkar. Airlangga Hartarto terpilih jadi ketua umum. Sekarang merangkap jabatan, menteri dan Ketua Umum Golkar. Bapak pernah menjadi ke tua umum partai dan menteri. Ibu Mega juga ketua umum menjadi presiden. SBY pun demikian. Sekarang ada menteri jadi gubernur, Khofifah. Rangkap jabatan ini memungkinkan tidak mengingat pemerintahan tinggal 17 bulan lagi?

Aturannya tidak tertulis, hanya kesepakatan. UU-nya juga tidak melarang. Ketua umum partai menjadi presiden, menteri, dan gubernur sah-sah saja. Yang tidak boleh pegawai negeri.

Jadi, di sini aturan tidak melarang, tetapi kesepakatan sesuai waktu. Tetapi menteri menjadi gubernur otomatis saat mencalonkan harus keluar (dari kabinet). Khofifah, saya yakin pada waktunya nanti akan minta keluar.

Kalau Khofifah mundur, perlu diganti atau tugasnya dirangkap oleh menko?

Boleh-boleh saja. Tetapi, kita lihat nanti. Tugas menko dan menteri juga berbeda.

Anda punya jagoan nggak soal ketua DPR?

Saya memperhatikan, tetapi yang menentukan DPP. Tetapi harus dipilih yang terbaiklah, yang tidak punya cacat.

Apakah di Golkar masih berlaku kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela?

Oh, tentu masih, itu kan prestasi.

Ada tiga nama yang akan digodok, yaitu Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang, dan Bambang Soesatyo. Anda cenderung kepada siapa?

Saya bukan yang menentukan, nanti DPP (Golkar) lah. Semuanya baik-baik dan tidak ada isu.

Kemarin ada semacam SK yang di dalamnya terselip nama Idrus Marham yang diusulkan untuk menjadi mensos. Apakah itu benar?

Saya tidak tahu.

Misalkan Khofifah keluar (dari kabinet), apakah ada rencana Golkar untuk mengisi posisi mensos?

Yang menentukan bukan Golkar, yang menentukan Presiden.

Pemerintahan ini sudah mencapai prestasi yang diakui dunia internasional. Negara kita dinilai ramah investasi sehingga indeks kemudahan berbisnis terus meningkat. Bagaimana pemerintah melakukan kapitalisasi semua capaian itu sehingga pada 2018 dan 2019 tidak terjadi pelambatan ekonomi?

Kebutuhan bangsa ini lapang an kerja, pendapatan negara, pajak, dan juga pertumbuhan ekonomi. Semua ditentukan oleh investasi pemerintah atau swasta. Semua kepercayaan tadi penting untuk menarik investasi. Kita ingin memaksimalkan semua potensi tersebut.

Dalam sebuah rapat di Istana beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi kecewa terhadap sejumlah menteri yang membuat keputusan menteri (kepmen) yang dinilai menghambat investasi. Berapa banyak peraturan atau keputusan menteri yang menghambat investasi?

Susah dihitung tetapi tentu semua aturan yang bertentangan atau menghambat investasi. Walaupun juga kepmen ini dikeluarkan untuk suatu hal khusus. Sekarang untuk mencegah hal itu dibuat keppres, yaitu setiap penerbitan kepmen itu harus konsultasi di internal kemenko. Kalau lintas menko dibawa ke sidang kabinet untuk mencegah kepmen yang bisa memengaruhi iklim investasi atau ekonomi.

Bukankah selama ini menteri selalu berkoordinasi dengan menko sebelum menerbitkan kepmen?

Ada iya, ada tidak. Kadang tiba-tiba muncul kepmen untuk sesuatu yang mungkin baik untuk ini, tetapi berbahaya untuk yang lain.

Contohnya, kepmen yang melarang penggunaan cantrang. Ya, dari sisi lingkungan bagus, tetapi dari sisi lingkungan kerja menimbulkan masalah. Atau bisa menimbulkan pengangguran.

Bagaimana sikap pemerintah soal cantrang ini?

Kan sudah diketahui semua, diperpanjang.

Untuk 2018 dan 2019 ada tantangan besar ekonomi, yakni soal kenaikan harga minyak. Menurut Anda, apa yang telah disiapkan pemerintah agar di tahun politik tidak terjadi goncangan berlebihan terhadap APBN?

Sekali lagi tahun politik tidak berpengaruh di situ. Karena rakyat itu tidak berhenti berpolitik. Jangan lupa, kampanye itu hanya tiga minggu atau sebulan. Yang lain normal saja.

Pemerintah tidak membuat kebijakan khusus. Normal saja. APBN berjalan, proyek berjalan, Asian Games berjalan tahun depan. Tahun politik itu nggak mengubah banyak.

Penyusunan APBN 2019 yang sudah mulai dilakukan pada tahun ini bisa saja memunculkan perubahan konstelasi. Katakan polarisasi antara pihak yang propemerintah dan nonpemerintah sehingga mengganggu proses penyusunan anggaran negara ke depan?

Ndak. Anggaran itu disusun DPR. Partai pemerintah di DPR sekarang ini 70% atau 60%. Jadi, walaupun di DPR kadang partai pemerintah pun mengerti, sah-sah saja, tidak menimbulkan masalah besar. Kabinet kan diisi orang-orang profesional, tidak terpengaruh kasus politik.

Seperti apa animo pengusaha melihat 2018. Apakah mereka punya optimisme atau sebagian masih wait and see?

Para pengusaha itu melihat kesempatan pasar. Sekali lagi berdasarkan pengalaman dua kali pilkada serentak, tidak ada apa-apa. Pengusaha juga biasa-biasa saja. Memang ada di daerah tertentu ingin menunggu, wait and see.

Tahun politik kan setiap dua tahun, masak menunggu terus setiap dua tahun. Ndak. Orang jalan saja. Namanya pengusaha memang menanggung risiko.

Dalam Nawa Cita disebutkan pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satunya membuat proyek tol laut. Tampaknya hampir dua tahun ini subsidi proyek itu terlalu besar sampai Rp400 miliar. Tetapi, kemudian problemnya (ekonomi) di daerah belum juga hidup. Banyak kapal milik Pelni balik ke Jakarta dalam keadaan kosong. Problemnya di mana?

Banyak perubahan terjadi di daerah. Tol laut kan ke kawasan Indonesia Timur. Di Barat, kalau ke Jawa banyak sistem logistik sehingga bisa jalan. Di Sumatra juga bisa mobil, kapal, dan pesawat terbang, lancarlah.

Memang ada perubahan struktur penghasilan masyarakat dari produksi hasil yang murah menjadi mahal sehingga dari segi angkutan tidak banyak berubah. Tetapi, sejak dulu lebih banyak barang dari Jawa diangkut ke timur itu hasil industri untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Begitu (balik) ke barat membawa cengkih, pala, cokelat, dan kopi. Volumenya tidak besar atau juga kadang langsung diekspor sehingga ketika kembali sejak dulu banyak muatan berat seperti rotan dan kayu. Sekarang hilang semua ini.

Kedua, berubahnya konsumsi masyarakat. Kita lihat saja minimarket. Semua menjual hasil pabrik baik makanan maupun minuman. Justru itu gunanya tol laut yang disubsidi.

Tanpa subsidi, dia mahal. Kontainer itu dibayar dua kali. Dibayar ke sana berisi, pulangnya kosong. Satu muatan bayar dua kali. Kosong, maka dibayar subsidi agar harga tidak jauh berbeda. Terutama barang-barang yang murah. Kalau ndak, harganya tinggi.

Ke depan subsidinya ditambah atau bagaimana?

Sejak dulu subsidi tidak pernah berhenti.

Namun, besaran subsidi ini semakin memperlebar defisit anggaran.

Oh, iya, tetapi subsidi sebesar Rp400 miliar itu dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat kan sangat penting. Subsidi Rp400 miliar itu untuk keseluruhan.

Soal negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia digadang-gadang selesai akhir tahun lalu. Posisi pemerintah terakhir seperti apa?

Posisi pemerintah tetap. Freeport berjalan dengan rencana-rencana yang disetujui bersama seperti membangun smelter. Freeport ingin mendirikan smelter kalau diperpanjang. Di samping itu, juga soal divestasi. Ini masih berjalan. Tetapi saya pikir prinsipnya sudah. Tinggal soal waktu saja.

Bisa diselesaikan dalam waktu dekat?

Oh, iya otomatis.

Freeport tampaknya masih berat soal izin usaha pertambangan khusus (IUPK)?

Ndak, Freeport sudah menerima. Bagi dia yang terpenting investasi di sini, dia bisa bekerja sampai 2040.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Stabilisasi Investasi, apakah sudah diselesaikan?

Kita ingin memberikan jaminan jangka panjang. Investasi salah satu faktor penting untuk peningkatan ekonomi, lapang an kerja, dan penerimaan negara. Tanpa itu, bagaimana pajak dan lapangan kerja? Oleh karena itu, kita harus menjamin keberlanjutan.

Jaminan itu nantinya lewat PP atau seperti apa?

Di semua UU hal itu ada, tidak perlu ada jaminan lagi. Di UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan ada bahwa kita memberikan izin katakanlah sekian tahun. Begitu tanda tangan kita menjamin dia.

Seandainya negosiasi dengan Freeport deadlock pada Januari ini, apakah pemerintah membiarkan kontrak karya berakhir pada 2021?

Ndak, saya yakin ndak. Jangan lupa ekonomi Papua sangat bergantung kepada Freeport. Berapa puluh ribu rakyat bekerja di situ? Berapa ekonomi rakyat berjalan karena itu? Kita tidak ingin menjadi contoh yang jelek.

Target pemerintah negosiasi kapan selesai?

Ya, secepatnya.

Pilpres 2019 hampir dipastikan Pak Jokowi mau maju lagi. Hal itu bisa dilihat dari berbagai dukungan. Apakah Anda juga maju?

Saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan bahwa saya mau istirahat. Cukuplah. Saya cukup 17 tahun atau nanti pada waktunya 19 tahun, hampir 20 tahun di berbagai posisi jabatan.

Bagi saya cukup 20 tahun mengabdi kepada negara. Saya mulai 1999 sebagai menteri perdagangan sampai 2000. Jeda setahun, jadi menko, jadi wapres. Waktu 20 tahun minus lima, jadi 15 (tahun).

Dalam berbagai survei tokoh yang Anda usung, Anies Baswedan, menempati rangking ketiga dari sisi elektabilitas. Ada rencana Anda mengusung Anies menjadi calon presiden karena potensi suaranya yang cukup bagus?

Saya tidak punya kapasitas untuk mendukung atau mengusulkan. Yang punya kapasitas itu partai, harus ada partai. Kalau mau. Belum tentu Anies juga mau. Saya yakin Anies akan menyelesaikan tugasnya.

Apa ada komitmen itu?

Ya, tentu kita memilihnya untuk lima tahun.

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More