Keadilan Kunci Perdamaian

Penulis: RIZKY NOOR ALAM rizkynoor@mediaindonesia.com Pada: Minggu, 31 Des 2017, 01:01 WIB WAWANCARA
Keadilan Kunci Perdamaian

MI/RAMDANI

KONFLIK Israel-Palestina tampaknya tidak kunjung berakhir. Konflik yang selalu mendapat perhatian dunia tersebut justru menjadi semakin rumit untuk diselesaikan pasca-PresidenAmerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak dan akan segera memindahkan kantor kedutaannya ke kota suci tiga agama langit tersebut. Keputusan Trump tersebut telah melanggar aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Jerusalem dan tentunya mengundang kemarahan dan kecaman dari seluruh dunia. Bagaimana Indonesia memandang konflik Israel-Palestina tersebut? Peran apa yang dapat dimainkan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin, beberapa waktu lalu.

Dengan jabatan Anda saat ini sebagai Utus an Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, bagaimana Anda melihat kondisi kerukunan masyarakat saat ini?
Sebenarnya tidak ada kaitan langsung tentang pengangkatan saya dengan kondisi kerukunan di Indonesia pasca-pilkada DKI Jakarta. Namun, saya kira dan yang saya rasakan secara umum adanya keperluan untuk mengembangkan derajat kerukunan umat beragama kita untuk bisa mempromosikan ke luar dan ikut membangun keamanan dan perdamaian dunia karena hal ini menjadi amanat dari pembukaan UUD 1945 yang dalam pembukaannya berbunyi Indonesia harus ikut dalam memelihara perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebelum lebih jauh, menurut Anda bagaimana kondisi kerukunan di dalam negeri sendiri?
Kondisi dalam negeri kita sendiri secara relatif kerukunan umat beragama antarkelompok, etnik di Indonesia ini cukup baik. Artinya, derajat stabilitas kerukunan itu cenderungterpelihara walaupun harus kita akui ada ketegangan-ketegangan dan konfl ik, bahkan di awal reformasi sempat ada konfl ik berdarah yang bernuansa keagamaan di Ambon, Poso, bahkan antaretnik di Kalimantan dan tempattempat lain. Secara umum cukup bagus, mengapa? Pertama, karena agama-agama yang dianut anak bangsa ini sangat menekankan ajaran tentang kerukunan. Sejatinya agama-agama itu membawa pesan perdamaian dan kerukunan dengan bahasanya masing-masing. Islam dengan rahmatan lil alamin, Kristen ajaran kasih, Hindu dengan ajaran ahimsa/tanpa kekerasan, dan lain sebagainya.
Ini faktor utama yang mendorong kerukunan karena agama-agama yang dianut bangsa Indonesia ini menekankan dimensi yang beraspek kerukunan. Kedua, bangsa ini memiliki kesepakatan yang telah ditetapkan para founding fathers sebagai jati diri bangsa ini, yaitu berupa Pancasila dan kemudian ada moto bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan sebelumnya juga ada Sumpah Pemuda.

Apakah intensitas ketegangan semakin menurun?
Memang harus diakui pilkada khususnya di DKI dan di tempat lain itu banyak memengaruhi keterbelahan bangsa. Sebenarnya dalam pengamatan saya, Pilpres 2014 itu sudah menciptakan polarisasi tajam di tubuh bangsa karena ada dua pasangan capres-cawapres yang waktu itu perlombannya luar biasa, melibatkan sentimen-sentimen agama, golongan, dan ternyata kemudian pilpres mengkristalkan polarisasi lewat pengelompokan partai-partai politik sehingga ada Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat. Seyogianya pascapesta demokrasi, ya, sudah selesai dengan terpilihnya pemenang. Namun, masih berlanjut dan berinteraksi antarkelompok dan hubungan di antara kedua kubu politik itu menjadi sedemikian rupa. Ada lagi pilkada-pilkada di daerah termasuk di dalamnya pilkada DKI yang karena suatu peristiwa menimbulkan pro-kontra yang banyak dan di situ ada nuansa yang bersifat identitas dengan menampilkan politik identitas, dan dalam pro-kontra itu sama-sama mengklaim kebenaran, sama-sama menyudutkan lawan, ada intervensi media sosial dan sebagainya sehingga membuat keterbelahan itu dalam sekali sehingga sampai sekarang lukanya belum sembuh bahkan semakin dalam karena epilog dari pilkada itu tidak bisa disikapi dengan penuh kedewasaan dan kearifan.

Terkait dengan fanatisme dalam beragama tidak hanya terjadi di agama Islam, tetapi di semua agama. Bagaimana cara untuk menghadapi fanatisme itu?
Fundamentalisme keagamaan yang kemudian sekarang berkembang menjadi radikalisme ada di semua agama, untuk kalangan Islam itu belakangan. Ini suatu realitas yang tidak bisa kita mungkiri keberadaannya, tetapi harus didalami apa akar-akar penyebabnya. Radikalis me, fundamentalisme, dan ekstremisme keagamaan itu memang ada dimensi keagamaan, tapi kecil sekali dan dia lebih tampil dimensi-dimensi nonagama yang menjadi penyebabnya, misalnya kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik, dan agama dijadikan alat justifi kasi padahal sebenarnya disebabkan faktor-faktor keadilan. Oleh karena itu, untuk menghadapi radikalis me, fundamentalisme, dan ekstremisme itu tidak bisa kalau hanya semata-mata dilihat faktor keagamaan dan justru malah melakukan kekerasan verbal oleh salah satu agama kepada kelompok agama tertentu sebagai pelaku kekerasan dalam nada sinisme, ini yang terjadi di dunia. Ada war of terror yang mengeneralisasi Islam yang melakukan kekerasan dan terorisme, itu adalah bentuk kekerasan sendiri. Cara menghadapi ekerasan itu bukan dengan kekerasan. Kita sayangkan kehidupan nasional kita ini mungkin karena demokrasi yang kita anut menekankan liberalisme, kebebasan, ada kekuatan uang, ada kekuatan media, kemudian ada capital violence atau kekerasan pemodal, ada state violance atau kekerasan negara, kemudian ada physical violence kemudian kita berada dalam lingkaran-lingkaran kekerasan. Cara menghadapinya harus dengan jernih dan penuh keadilan, tidak mungkin akan ada harmoni dan kerukunan di bangsa ini yang sejati kalau masih ada kesenjangan sosial ekonomi. Kalau ada segelintir orang yang menguasai aset nasional, ada kelompok minoritas bangsa ini yang menguasai aset nasional secara mayoritas pasti akan menimbulkan ekspresi ketidakadilan.

Bagaimana Anda melihat konfl ik Israel-Palestina, terlebih pascapernyataan sepihak Donald Trump terkait dengan Jerusalem. Jika ditarik ke belakang apa hanya karena masalah keagamaan saja?
Dimensi agama ada, dimensi etnik ras Arab-Israel ada, tapi kemudian muncul dimensidimensi lain nonagama, nonetnik seperti dimensi sosial, ekonomi, politik, dan global yang dalam perkembangannya selama sekian puluh tahun itu ada ketidakadilan global, terutama oleh negara-negara maju lebih berpihak pada Israel sehingga penduduk Palestina jutaan ada di pengungsian di luar Palestina tidak bisa pulang ke kampung halaman. Kemudian ada dominasi pembangunan di Tepi Barat yang dulu punya Palestina kemudian dikuasai Israel dan sekarang ingin masuk ke Jerusalem, yang merupakan ibu kota Palestina, kemudian ada resolusi-resolusi yang kemudian menetapkan status quo Palestina dan kemudian sekarang dilanggar. Ini akan menimbulkan reaksi akibat sebuah ketidakadilan global, dan kebetulan oleh Ame rika Serikat (AS) yang selama ini diduga melakukan standar ganda ternyata iya. Lantas bagaimana bisa ada perdamaian kalau pihak mediatornya tidak netral bahkan berpihak? Ini potensial mendorong situasi dunia yang ricuh dan bisa kacau balau. Awalnya adalah ketidakadilan dan ketidakadilan itu sangat sentral dalam kehidupan manusia. Keadilan itu lawannya kezaliman dan harus dilawan.

Lalu bagaimana seharusnya Indonesiamengambil posisi dalam konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai ini?
Indonesia sudah punya patokan dengan amanat konstitusi, ingin perdamaian yang abadi berdasarkan kemerdekaan, meniadakan segala bentuk penjajahan dan keadilan sosial, maka terjemahannya itu mendukung Palestina dan itu dipegang para pemimpin bangsa sejak zaman Soekarno sampai sekarang, tinggal nanti bagaimana mengartikulasikannya dalam konteks kehidupan global. Saya kira dengan keputusan Donald Trump ini Indonesia bisa berperan dan menggalang solidaritas negara-negara OKI dan ASEAN sehingga keputusan Trump tidak akan berlanjut karena akan menimbulkan dampak sistemis.

Dengan berbagai dinamika dalam negeri maupun global yang sedang terjadi saat ini, bagaimana Anda melihat dunia di tahun depan di tengah kondisi ketidakpastian dan penuh dengan kejutan?
Saya kira tidak hanya tahun depan, tapi juga tahun-tahun yang mendatang dunia tengah mengalami ketidakaturan, ketidakpastian, yang sekarang ini tengah diupayakan ada solusi untuk peradaban dunia yang rusak ini. Kita upayakan persoalan Jerusalem ini tidak mendorong ‘Perang Dunia Ketiga’ secara militer karena itu bukan solusi. Meskipun ada orang yang berpendapat perang adalah jalan menuju perdamaian, saya tidak setuju itu. Maka harus dimobilisasi dialog-dialog, koalisi di antara negara-negara yang cinta keadilan dan perdamaian. Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai dan keadilan ini bisa berpikir jernih sebagai kekuatan penengah di antara perpektif persekutuan antarbangsa di dunia ini.

Terkait dengan isu toleransi di dalam negeri, belakangan kembali gencar dikampanyekan masalah toleransi karena adanya intoleransi, bagaimana Anda melihatnya?
Ini hal yang harus didalami, jangan mudah mengklaim bertoleransi dan menuduh yang lain intoleran. Seperti kemarin tuduhantuduhan intoleransi kepada umat Islam, itu keliru. Justru stabilitas Indonesia sekarang ini karena ada toleransi dari umat Islam sejak awal kelahiran negara, bahkan ketika ada yang keberatan terhadap Piagam Jakarta yang sudah disepakati banyak pihak, bahkan ada ancaman tidak mau bergabung, di situ justru dengan kenegarawanan tokoh-tokoh Islam yang kemudian menggantinya seperti sekarang dan luar biasa toleransi itu. Kalau kemudian sekarang mereka dituduh intoleran, itu sakit hatinya, padahal yang menuduh belum tentu toleran. Wacana seperti ini yang seharusnya tidak dituduh intoleran, antikebinekaan. Saya berpendapat ada kerancuan nalar yang berkembang di tubuh bangsa ini sehingga kita saling tuduh. Dalam tuduhan itu sendiri lupa bahwa di dalam dirinya itu ada intoleransi.

Ketika kita menuduh orang lain tidak toleran baik dia betul-betul intoleran ataupun tidak, kita telah menampilkan sikap intoleran, itulah kerancuan nalar kita. Sikap toleran sejati itu menghargai sikap orang lain yang bahkan tidak toleran sama sekali dengan kita. Mari kembali bersamasama berpikir apa yang bisa dilakukan untuk Indonesia. Saya adalah penganut multicultural democracy, yang sekarang kita terapkan adalah demokrasi liberal. Kalau diukur dari sila keempat belum tentu benar, dan saya berpendapat menyimpang dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wujudnya bukan one person one vote, bebas, kemudian ada kekuatan uang, sementara pendiri bangsa ini dulu menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Maka biarlah wakil-wakil rakyat yang berjumlah 500-an orang itu yang bermusyawarah dari hati ke hati, itulah rancang bangun yang dimaksud oleh pendiri bangsa.

Akan tetapi, sekarang dibiarkan one man one vote, maka jadinya sekarang siapa yang punya uang, yang punya media, dan justru yang pernah memimpin ormas besar tidak berani memimpin republik ini karena merasa tahu diri. Saya menganjurkan demokrasi yang multikultural antara lain penjelmaannya di Papua mayoritas orang Kristen, maka tidak usah yang Islam mau jadi gubernur, di Bali yang mayoritas Hindu tidak usah ada orang Islam yang mau jadi gubernur, tapi kebersamaan nanti ketika naik menjadi gubernur maka untuk semua. Di ibu kota Republik Indonesia yang mayoritas ber agama Islam, maka kira-kira pantaslah kalau yang muslim memimpin dari partai manasaja. Ini bukan sikap intoleran, tapi justru kalau kita mau ber-Bhinneka Tunggal Ika, masingmasing berikanlah haknya sesuai engan keberadaannya, itu yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya seperti itu, tapi ini mungkin bisa dikaji mendalam dan dikritisi. (M-2)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More