Ahli Hukum Mentahkan Klaim Novanto

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Rabu, 13 Des 2017, 09:45 WIB Politik dan Hukum
Ahli Hukum Mentahkan Klaim Novanto

ANTARA

HAKIM tunggal Kusno menanyakan kepada ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran Komariah Emong Sapardjaja soal perdebatan sidang praperadilan yang dinyatakan gugur karena telah dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan.

"Dalam kaitannya dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, kapan gugurnya praperadilan?" tanya hakim Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Komariah ialah mantan hakim agung yang bertindak sebagai ahli dari pihak KPK dalam lanjutan sidang praperadilan Ketua nonaktif DPR Setya Novanto.

Hakim Kusno sebelumnya mempertanyakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan praperadilan itu gugur sejak diperiksa perkaranya di pengadilan.

"Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP itu gugurnya sejak diperiksa perkaranya kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sejak diperiksa itu adalah sejak sidang pertama. Yang saya tanyakan makna 'diperiksa' dan 'sidang pertama itu', ahli memberikan makna bagaimana?" tanya Kusno.

"Kalau biasanya sidang itu dibuka dan dinyatakan terbuka oleh umum pada waktu itu belum ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu ketika surat dakwaan itu dibacakan. Jadi pemeriksaan perkara itu menurut pendapat saya ketika dakwaan dibacakan bukan hanya dibuka untuk umum," jawab Komariah.

Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP-E pada Jumat (10/11). Komisi antirasywah sudah melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Perkaranya akan disidangkan hari ini.


KPK diperbolehkan

Guru besar Unpad itu menambahkan KPK diperbolehkan menetapkan tersangka di awal penyidikan. "KPK sudah sesuai dengan undang-undang dan sudah berjalan pada track-nya. Ada putusan bahwa penetapan harus di akhir. Itu sama sekali tidak benar. Tidak punya dasar sama sekali," kata Komariah.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menanyakan kepada ahli terkait dengan penerapan tersangka menurut Pasal 44 Undang-Undang KPK.

Pasal 44 itu menyebutkan jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada pimpinan KPK.

"Ada putusan terdahulu bahwa penetapan tersangka harus dilakukan di akhir penyidikan. Norma itu dari mana asalnya?" tanya Setiadi. "Jadi ada dugaan disertai bukti permulaan itu sudah cukup. Kita sudah menganut bukti dapat diperoleh dari mana pun, bahkan bukti dari perkara lain boleh digunakan. Kenapa dipersoalkan lagi?" jawab dia.

Ia menambahkan penetapan kembali Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik sah karena tidak termasuk dalam kategori ne bis in idem.

"Ne bis in idem diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan. 'kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap'." (Ant/P-4)


 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More