Di Bawah Naungan Infrastruktur

Penulis: Adiyanto Pada: Jumat, 08 Des 2017, 09:13 WIB Ekonomi
Di Bawah Naungan Infrastruktur

Sumber: Kementerian PU-Pera/Foto: Thinkstock/Grafis: Tim MI

TAHUN 2018 tinggal memasuki hitungan hari. Sejak sebulan terakhir, bermuncul­an sejumlah ramalan tentang kondisi perekonomian. Istilah kerennya, economic outlook. Umumnya, penerawangan yang dilakukan pakar ataupun lembaga ilmiah memandang cerah ekonomi Indonesia ke depan.

Namun, rata-rata itu disertai pula sejumlah catatan mengenai hal yang perlu diperbaiki ataupun diantisipasi pemerintah. Lembaga Penyelidik­an Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), misalnya, meramalkan pertumbuhan ekonomi naik sedikit dari 5,2% pada tahun ini menjadi 5,3% di 2018. Pertumbuhan konsumsi, menurut mereka, cukup lemah. Namun, itu dapat terdongkrak bila tren investasi di sektor riil meningkat dan harga komoditas yang lebih tinggi berlanjut. Pertumbuhan di 2018 dan mungkin 2019, kata mereka, akan banyak didorong investasi dan ekspor.

Lembaga yang bernaung di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI itu menilai risiko eksternal cukup terkendali. Hal itu ditandai dengan kemampuan sejumlah bank utama dalam menaikkan suku bunga acuan tanpa mengganggu pasar keuangan.

Namun, mereka mengingatkan, dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah perlu lebih membuka peluang bagi peran swasta lantaran kapasitas fiskal negara yang masih rendah.

Dalam usaha mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang berkeadilan, pemerintahan Jokowi memang menempatkan infrastruktur sebagai agenda ­utama dan mengalokasikan anggaran besar untuk menggenjot sektor tersebut.

Meskipun secara teori infrastruktur dapat mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan, menurut LPEM, kenyataan masih belum menunjukkan demikian. Di saat alokasi anggaran infrastruktur pada 2017 meningkat 177% dari anggaran 2014, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini cuma terkerek sedikit.

“Penciptaan lapangan kerja yang disebut-sebut sebagai dampak positif yang timbul dari belanja infrastruktur dan konstruksi juga belum terlihat,” demikian menurut laporan tersebut.

Jangka panjang

Dalam sebuah seminar terkait dengan infrastruktur akhir Oktober lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia memerlukan pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini belum dirasakan secara optimal.

Sebagai negara kesatuan yang terdiri atas berbagai pulau, menurut Menkeu, kebutuhan infrastruktur sangat mendesak untuk mendorong konektivitas serta mewujudkan terjadinya keadilan sosial dari sisi politik, hukum, dan ekonomi. “Tentu dampaknya tidak bisa instan,” ujarnya.

Hal senada dikatakan ekonom Institute for Deve­lopment of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. Dalam diskusi di Jakarta, Kamis (23/11) lalu, dia mengatakan pembangunan infrastruktur memang punya timeline, tapi tidak serta-merta langsung memberikan efek. Enny mengatakan proyek-proyek infrastruktur pemerintah dianggap masih membeban­i keuangan negara lantaran proyek infrastruktur yang bernilai ribuan triliun rupiah itu belum rampung dan belum memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara dalam jangka pendek atau menengah ini.

Menkeu mengakui tantangan pembangunan infrastruktur tak hanya pada pembiayaan, tapi juga institutional arrangement yang memadai untuk memenuhi target ketersedia­an infrastruktur, baik dari sisi sumber dana, skema dan kelembagaan, maupun hasil. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan itu antara lain dengan menyelaraskan kepentingan para stakeholder serta adanya skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif.

Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2018, persoalan infrastruktur tetap masih menjadi agenda utama pemerintah, selain memacu investasi. Tujuannya tak lain untuk pertumbuhan dan pe­merataan. “Pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota, melainkan juga untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di perdesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan,” kata Jokowi dalam suatu kesempatan. (Try/Tes/E-1)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More