Kesepakatan Paris Terancam Mundur

Penulis: Ant/H-3 Pada: Kamis, 07 Des 2017, 07:33 WIB Humaniora
Kesepakatan Paris Terancam Mundur

AFP/dpa/Oliver Berg

NEGOSIASI tentang aturan main pelaksanaan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB, UNFCCC COP-23 di Bonn, Jerman, November lalu, belum rampung.

Hal itu bisa membuat implementasi kesepakatan pengurangan emisi karbon tersebut mundur dari 2020.

"Dasar aturan main Paris Agreement belum terbentuk, padahal tahun depan harus adopsi. Belum ada aturan atau petunjuk jelas untuk elemen-elemen yang disepakati di Paris akan dijalankan pada 2020," kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nur Masripatin di Jakarta, kemarin.

Contohnya untuk pedoman dokumen kontribusi nasional penurunan emisi karbon yang telah ditetapkan (nationally determined contributions/NDC), hanya garis besarnya saja bahwa harus ambisius, jelas, dan transparan.

"Akan tetapi, kan, setiap negara menerjemahkan itu masing-masing. Yang ingin kita atur itu misalnya untuk membuat NDC, feature apa saja yang harus ada, kalau punya kita sekarang detail sekali," ujar Masripatin.

NDC Indonesia, menurut dia, sangat detail dengan memasukkan konteks nasional, langkah-langkah mitigasi, langkah-langkah adaptasi, komitmen internasional, informasi untuk memfasilitasi transparansi, termasuk sistem nasional dan akuntansinya untuk penurunan emisi karbon.

"Feature-feature ini yang kita ingin bisa disepakati. Kalau tidak ada pedoman ini, bagaimana kita bisa menghitung stok karbon pada 2020?" ujar dia.

Hal itu, menurut Nur, salah satu beban berat yang harus kembali dinegosiasikan di COP-24, Polandia, pada 2018, selain juga soal pembahasan forum koordinasi implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+) yang tidak diinginkan negara-negara maju.

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More