PDI Perjuangan Dorong Kocok Ulang Ketua DPR

Penulis: Nov/P-2 Pada: Senin, 27 Nov 2017, 07:03 WIB Politik dan Hukum
PDI Perjuangan Dorong Kocok Ulang Ketua DPR

ANTARA/Destyan Sujarwoko (STR)

PDI Perjuangan tak menutup kemungkinan wacana kocok ulang Ketua DPR.

Setelah Ketua DPR Setya Novanto terlibat kasus korupsi KTP-E dan kini ditahan KPK, jabatan tersebut dipertanyakan sejumlah pihak.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui tidak menutup kemungkinan mendorong kocok ulang jabatan Ketua DPR.

Apalagi, Hasto menilai PDIP sebagai partai pemenang pada Pilpres 2014 seharusnya bisa menduduki jabatan tersebut.

"Ketika rakyat memercayakan PDIP sebagai pemenang pemilu kemudian hanya gara-gara manuver politik kemudian partai pengusung Jokowi tidak ada di dalam susunan pimpinan dewan dan alat kelengkapan dewan, yang ada kekacauan demokrasi," kata Hasto.

Menurut Hasto, partai-partai pengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga telah menjalin komunikasi terkait dengan status Novanto saat ini.

Ia menyebut kepentingan bangsa harus didahulukan ketimbang kepentingan pribadi.

Meski ingin mendorong pergantian posisi Ketua DPR, Hasto menyebut hal itu tetap harus memenuhi ketentuan dan kaidah negara.

Pemilihan pimpinan DPR tidak berbicara sekadar keinginan.

"Ada fatsunnya, ada tata tertib DPR, ada proses dialog, ada proses negosiasi."

Namun, Hasto menegaskan PDIP tidak mengejar kursi Ketua DPR.

Ia juga menyebut krisis kepemimpinan di DPR ini menunjukkan demokrasi harus berdasarkan hukum-hukum demokrasi yang berlangsung dan hukum demokrasi tidak boleh mengabaikan suara rakyat.

Seperti diketahui, Novanto terseret dalam skandal kasus KTP-E.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari proyek KTP-E.

Novanto dan Andi Narogong diduga menerima keuntungan Rp574,2 miliar.

Atas perbuatan itu, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More