Menanti Rencana Pemulihan Bank

Penulis: Haryo Kuncoro Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs-UGM Yogyakarta Pada: Sabtu, 25 Nov 2017, 15:30 WIB Opini
Menanti Rencana Pemulihan Bank

MI/Ramdani

TENGGAT semakin mepet.

Sejumlah bank yang terindikasi berisiko sistemis harus segera menyerahkan rencana pemulihan (recovery plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat Desember 2017 ini.

Sejauh ini diketahui, ada 11 (turun dari sebelumnya 12) bank yang masuk daftar domestic systematically important bank.

Kewajiban mengajukan rencana pemulihan merujuk pada Peraturan OJK No 15/3/2017 sebagai turunan dari UU No 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Per definisi, bank sistemis ialah bank karena memiliki aset besar, interkonektivitas anak usaha, dan kompleksitas bisnis dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Mengikuti kriteria di atas, bank juga harus menetapkan opsi pemulihan dalam rencana aksinya guna merespons tekanan keuangan.

Tujuannya untuk mencegah, memulihkan, dan memperbaiki kelangsungan usaha (viability) bank agar (ketika krisis) tidak jatuh dan berefek domino bagi perekonomian melalui mata rantai jaringannya.

Menarik dicermati adalah rencana pemulihan dibuat saat situasi sedang 'normal' sehingga suasana batinnya juga berbeda.

Rencana pemulihan ini diistilahkan sebagai 'mengobati diri sendiri'.

Artinya, penyelesaiannya bank bermasalah berasal dari dalam bank itu sendiri (bail in) sehingga tidak ada lagi bail out yang memakai dana APBN.

Sebagai komparasi, penyelamatan 16 bank pada 1998, misalnya, dilakukan pada saat krisis moneter sedang terjadi.

Akibatnya, biaya penanggulangan yang dikeluarkan sangat mahal hingga 60% dari produk domestik bruto. Hasil yang didapat pun tidak optimal dan dampak fiskalnya masih dirasakan sampai saat ini.

Dengan skema kerja di atas, persoalan yang potensial muncul adalah informasi yang tidak simetri (asymmetric information) antara bank dan OJK.

Sebagai prinsipal, nasabah 'menitipkan' dananya kepada bank.

Nasabah kemudian mendelegasikan kewenangan pengawasan atas keamanan dananya kepada OJK.

Sebagai agen, bank adalah pihak yang paling paham tentang kondisi dirinya.

Di lain sisi, OJK atau nasabah memiliki informasi yang kurang lengkap.

Informasi OJK atas kemungkinan bank mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi intermediasi hanya sebatas pada rencana pemulihan yang diserahkan bank.

Informasi yang tidak simetri niscaya membuka peluang bagi bank untuk melakukan moral hazard guna memperoleh benefit ekstra.

Moral hazard ditandai dengan perilaku sembrono yang cenderung berani menanggung risiko berlebih tanpa perhitungan yang mendalam berdasarkan analisis biaya dan manfaat.

Alhasil, perbankan sejatinya menghadapi segumpal disinsentif untuk mengungkap semua informasi ke dalam dokumen rencana pemulihan.

Bukan tidak mungkin, bank hanya mengungkap rencana pemulihan pada level yang minimal sesuai dengan guideline normatif yang dikeluarkan OJK.

Disinsentif kian besar tatkala dikaitkan dengan besaran premi restrukturisasi perbankan (PRP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf C dan ayat (2) UU PPKSK, sumber pendanaan PRP berasal dari kontribusi industri perbankan yang dikumpulkan dalam bentuk pembayaran premi layaknya asuransi.

Konsekuensinya, bank yang secara utuh menuangkan potensi risiko sistemis ke dalam rencana pemulihan akan terdampak beban pembayaran premi PRP yang lebih besar.

Guna menghindari hal ini, lagi-lagi, bank akan 'berhati-hati' dalam mengungkap profil risiko sistemisnya.

Kalau semua bank memiliki tendensi tidak mengungkap profil risiko sistemisnya secara komprehensif, dokumen rencana pemulihan gagal menjalankan fungsi sebagai signaling atas kualitas kesiapan bank dalam menanggulangi risiko sistemis.

Akibatnya, postur industri perbankan menjadi rapuh sehingga pasar finansial rawan untuk kolaps.

Ketidakseimbangan informasi membawa imbas yang tidak ringan bagi OJK.

Dengan keterbatasan informasi, OJK akan cenderung represif alih-alih preventif.

Konsekuensinya, jumlah bank yang ditutup adalah indikator keberhasilan kinerja OJK bukannya berapa kuantitas bank yang telah disehatkan.

Tantangan lain ialah independensi OJK sebagai pengawas institusi finansial.

Hanya, tuntutan independensi ini secara psikologis agaknya sulit.

Pertanyaan mendasarnya apakah, kalau terjadi apa-apa, OJK akan tetap mampu bersikap objektif terhadap industri keuangan yang berstatus sebagai 'penyandang dana' lewat iuran yang dibayarkan kepada OJK?

Dengan konfigurasi problematika di atas, OJK senantiasa harus mampu berimprovisasi dalam membangun mekanisme kontrol terhadap industri perbankan.

Pendekatan nonteknis tampaknya menjadi alternatif strategi OJK agar perbankan secara sukarela mau mengungkapkan rencana pemulihan secara lengkap.

Cara persuasif yang mengedepankan profesionalisme mutlak diperlukan agar perbankan memiliki persepsi yang sama. Rencana pemulihan adalah sarana untuk menjaga stabilitas dan sustainabilitas sistem perbankan secara keseluruhan alih-alih hanya untuk satu atau dua bank secara individual.

Demikian juga, OJK harus mampu mereduksi hasrat oportunis yang memanfaatkan celah untuk mencari keuntungan atau pihak lain yang berbeda penafsiran sehingga efektivitas aturan menjauh dari sasaran awal.

Intinya, harus ada perubahan orientasi semua pemangku kepentingan bagaimana risiko sistemis harus diselesaikan.

Melalui pendekatan ini, rencana pemulihan akan dikelola individu bank dalam konteks peningkatan inovasi.

Dalam skala industri, rencana pemulihan akan diletakkan dalam kerangka efisiensi.

Inovasi dan efisiensi adalah determinan penting dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor perbankan pada 2020.

Dengan jalur logika ini pula, dokumen rencana pemulihan akan mencerminkan langkah konkret perbankan.

Anomali sering terjadi karena ada dikotomi antara dokumen laporan dengan kinerja riilnya.

Kebijakan yang didesain berbasis kinerja niscaya jauh lebih efektif daripada berdasarkan dokumen laporan yang ada di atas kertas.

Alhasil, rencana aksi pemulihan yang kredibel akan mampu menjaga value sektor perbankan bahkan juga untuk bank yang tidak tergolong sistemis.

Pada akhirnya, postur industri keuangan yang sehat, mandiri, dan kompetitif, serta berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dapat segera kesampaian.

Bagaimana, OJK?


 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More