Warga untuk Ujung Tombak Konservasi Perairan

Penulis: Administrator Pada: Sabtu, 25 Nov 2017, 13:00 WIB Humaniora
Warga untuk Ujung Tombak Konservasi Perairan

ANTARA/M AGUNG RAJASA

MELAKUKAN kunjungan 12 hari ke Banda Aceh, Padang, Jakarta, dan Ambon, ilmuwan asal Amerika Serikat melakukan berbagai sesi dialog soal marine protected areas (MPA) dengan berbagai elemen masyarakat dan pejabat pemerintah.

MPA atau yang di dalam negeri disebut kawasan konservasi perairan (KKP) memang menjadi bidang keahlian pria yang juga merupakan Penasihat Keilmuwan dan Kebijakan di Global Oceans Health Program dan telah 12 tahun mengembangkan kebijakan MPA ini.

"Pemerintah daerah dapat memberi dukungan penuh kepada masyarakat pesisir untuk menjadi ujung tombak perlindungan sumber daya laut," ujar Capson dalam presentasinya di @america, Pacific Place Mall, Selasa (7/11).

Presentasi di Jakarta itu dilakukan di sela-sela kunjungan ke empat daerah tersebut yang berlangsung 30 Oktober-10 November 2017.

Kedatangan Capson ke Indonesia merupakan bentuk dukungan pemerintah AS terhadap Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Our Ocean Conference (OOC) tahun depan.

Dari kunjungan ke Indonesia ini, Capson pun mendorong kebijakan KKP lebih ditingkatkan di Aceh dan Pariaman (Padang).

Ia juga menilai pemerintah daerah dapat mengupayakan pembiayaan dari dunia internasional.

"Namun, untuk mendapatkan pembiayaan dari dunia internasional, laut yang akan dijadikan MPA haruslah memiliki kekuatan baik itu dari kualitas maupun kuantitasnya," tambahnya.

Capson juga berbagi pengalamannya dalam mengembangkan kebijakan MPA di Taman Nasional Coiba, Panama.

Pada awalnya ia mengaku pesimistis mengingat buruknya kondisi yang ada.

Namun, usaha terus dilakukan untuk meyakinkan seluruh lapisan di negara tersebut, baik mulai nelayan, masyarakat pesisir, LSM, hingga pemerintah untuk bekerja bersama menjaga ekosistem laut.

"Selama lima tahun, saya terus bekerja sama dan memberikan edukasi serta sosialiasi kepada ilmuwan lokal, masyarakat, nelayan, swasta, hingga pemerintah untuk mengubah wajah laut di Panama dan memperjuangkan untuk bisa masuk ke situs cagar budaya PBB," ungkap Capson.

Dalam menuangkan ilmu dan pemikirannya, Capson selalu mengingatkan pentingnya keberadaan dan ekosistem dari terumbu karang.

Pasalnya, terumbu karang merupakan sumber utama makanan dan tempat tinggal berbagai macam spesies ikan di lautan.

Selain itu, pemanasan global juga sangat memengaruhi keberlangsungan segala ekosistem laut yang ada di dalamnya.

"Selain dua masalah utama, ada masalah lainnya seperti penangkapan ikan yang secara berlebihan (overfishing), penangkapan ilegal (illegal fishing), polusi di dalam dan luar laut, serta pembuangan sampah ke laut yang semakin signifikan jumlahnya dari waktu ke waktu," tegas Capson.

Menciptakan MPA memang tidak mudah dan membutuhkan waktu serta komitmen dari seluruh lapisan di sebuah negara.

Jika pemerintah sudah maksimal dalam membuat MPA, tetapi masyarakat setempatnya tidak, semua itu tidak akan bisa berjalan.

"Tentunya juga sebaliknya, jika masyarakat sudah hendak menggerakkan MPA, pemerintah juga harus memberikan dukungan, salah satunya adalah dukungan pembiayaan. Karena jika dua-duanya tidak sejalan, tentu tidak akan pernah bisa terbentuk MPA itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Capson menambahkan keberadaan MPA di berbagai belahan bumi sudah terbukti meningkatkan sumber ikan di dalam dan sekitar kawasan.

"Data yang saya dapat pada 2013 lalu, dari total 600 MPA di seluruh dunia berhasil meningkatkan pertumbuhan ikan lebih dari 70%," kata pria yang juga pernah bekerja di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu.

Komitmen

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkomitmen membentuk 20 juta hektare kawasan konservasi perairan (KKP) pada 2020 dan 31 juta hektare (10% luas perairan) pada 2035.

"Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah melalui KKP telah membentuk lebih dari 17,3 juta hektare KKP di seluruh perairan Indonesia," ujar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poewardi di Jakarta, Rabu (15/11).

Menurutnya, paradigma baru dalam pengelolaan KKP ialah pengelolaan yang berdasarkan usulan dari masyarakat dan menggunakan sistem zonasi yang diatur dalam PP No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Hal itu bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan manusia, sosial, dan pembangunan ekonomi dan untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik dengan melibatkan semua unsur masyarakat untuk berbagi tanggung jawab dan manfaat dari konservasi.

"Karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia sehingga seharusnya dapat berperan banyak untuk meningkatkan dan menjaga ekosistem laut Indonesia dan dunia," sambungnya.

Tujuan dari program ini ialah sebagai acuan bagi pengelola kawasan konservasi perairan dan masyarakat lokal di sekitar kawasan untuk mengembangkan pola kemitraan dalam rangka pemanfaatan zona perikanan berkelanjutan.

"kita juga kerap menyampaikan materi tentang spesies yang terancam punah seperti penyu, paus, lumba-lumba, dugong, hiu paus, dan pari manta kepada masyarakat pesisir," tambahnya. (Rio/M-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More