Menteri LHK: Perlu Kesepakatan Tata Kelola Gambut Global

Penulis: Antara Pada: Selasa, 14 Nov 2017, 21:26 WIB Internasional
Menteri LHK: Perlu Kesepakatan Tata Kelola Gambut Global

MI/Susanto

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan perlu kesepakatan secara global dalam kaitan dengan berbagi pengalaman dan pendanaan untuk tata kelola gambut.

"Di Indonesia luasan gambut mencapai lebih dari 20 juta hektare, di Republik Demokratik Kongo luasan gambut 14 juta hektare. Sehingga dunia memang menganggap tata kelola gambut secara global menjadi sangat penting," kata Siti di Paviliun Indonesia area Konferensi Perubahan Iklim PBB (Conference of Parties/COP) 23 di Bonn, Jerman, Selasa (14/11).

Menurut Siti Nurbaya, dunia gambut mempunyai pengaruh besar karena mampu mengurangi emisi jika dikelola dengan baik, sehingga secara global, pertama, dirasa perlu ada kesepakatan untuk membuat tata kelola gambut, tetapi dalam arti berbagi pengetahuan, mengangkat pengertian tentang nilai-nilai gambut secara global.

Kedua, saling mempelajari tekanan terhadap gambut di masing-masing negara dan cara-cara untuk menyelesaikannya, bagaimana kelembagaannya dibentuk dan sebagainya. Ketiga, bersama melakukan pengembangan internasional dalam arti teknologi dan transfer pengetahuan.

"Kalau soal kedaulatan manajemen saya selalu tekankan semua bergantung pada Indonesia sendiri, untuk apa kalau kita apa-apa bergantung pada negara lain," tegasnya.

Terakhir, ia mengatakan kerja sama global untuk gambut harapannya bisa mengarahkan dukungan finansial untuk tata kelola gambut juga pengetahuan teknis.

Menurut Menteri Siti, pengalaman terhadap gambut Indonesia sangat baik dan patut dipelajari. Karena di dunia gambut ini punya pengaruh besar, mampu mengurangi emisi jika dikelola dengan baik, maka sepatutnya kerja sama internasional itu ada.

"Ini jadi saya rasa sama waktu pertama kali membentuk BRG, di mana sudah kita perkiraan harusnya dalam perspektif internasional. Kalau kita ingat ilmuwan Malaysia tidak kurang pengaruhi ruang publik kita bahwa gambut tidak apa-apa diintervensi dan bisa jadi sumber energi, tapi tiap negara pasti ada pengalaman beda termasuk gambut kita yang berbeda," ujar dia. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More