Anomali Dibiarkan Berlarut-larut

Penulis: Nur Aivanni Pada: Senin, 13 Nov 2017, 06:15 WIB Polemik
Anomali Dibiarkan Berlarut-larut

Grafis/Caksono

HAKIM Agung Gayus Lumbuun mengungkapkan upaya Mahkamah Agung (MA) melakukan bersih-bersih di tubuh peradilan belum berjalan optimal. Itu terlihat dari masih ada aparatur peradilan yang terjerat dalam kasus hukum.

“Bersih-bersih MA masih belum optimal karena masih ada aparaturnya yang ditangkap, tidak hanya satu,” kata Gayus saat dihubungi Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Bersih-bersih MA seharusnya dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal, bukan lewat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya, maklumat ataupun peraturan MA pun tidak efektif.

“Tidak efektif karena imbauan yang tujuannya untuk pencegahan. Untuk siapa itu? Aparatur yang seperti apa? (Kalau aparatur) yang seperti hari ini tidak mungkin. Mereka sudah anomali. Anomali terhadap aturan, UU, kode etik dan pedoman perilaku hakim,” tuturnya.

Ketidakpatuhan aparatur peradilan terjadi karena sudah berlarut-larut dibiarkan. Bahkan, ada pimpinan peradilan yang ditempatkan oleh MA yang ternyata tidak memiliki rekam jejak yang baik.

“Ini sudah puluhan tahun terjadi, mengendap seperti ini. Sistem pemilihannya tidak transparan, jadilah orang-orang yang memimpin kuasa itu menghasilkan seperti hari ini,” kritik dia.

Langkah yang tepat agar bersih-bersih di internal peradilan berjalan efektif ialah dengan mengevaluasi pimpinan di peradilan, mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA.

“MA harus introspeksi diri bahwa sebagian besar jajarannya itu sudah anomali, tidak patuh pada pengawasan dan pembinaan yang dilakukan MA. Perlu dibuat tim yang akan mengevaluasi jajaran pimpinan di lingkungan peradilan dan bahkan MA,” tegas dia.

Jika pimpinan peradilan adalah orang-orang yang memiliki rekam jejak dan integritas yang baik, mereka nantinya diharapkan bisa membina dan memotivasi jajaran aparatur di bawahnya.

“Hasil evaluasi tersebut nantinya akan mendapatkan pimpinan peradilan yang baru. Maka wajah peradilan pun menjadi baru karena mereka ialah orang terpilih semua,” tegasnya. Namun, diakuinya, evaluasi jajar­an pimpinan di tubuh peradilan tersebut juga memerlukan niat dari pimpinan MA.

Banyak PR
Juru bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, menambahkan Komisi Yudisial sangat prihatin dengan banyaknya hakim dan pejabat peradilan yang menjadi pesakitan KPK. Berlangsungnya OTT menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas.

“Bersih-bersih tersebut kaitannya dalam rangka memastikan proses peradilan yang bermartabat dan agung itu bisa diwujudkan. Untuk itu memang diperlukan upaya pembersihan dalam banyak konteks,” terang Farid saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Secara keseluruhan, sejak Maret 2012, ada 28 orang di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya terjerat OTT KPK. Dari jumlah tersebut, 17 di antaranya ialah hakim. Bahkan majelis kehormatan hakim (MKH) yang dibentuk KY dan MA mendapati 22 kasus karena isu suap dan gratifikasi.

Farid menegaskan keteladanan di semua level sangat dibutuhkan agar upaya bersih-bersih berjalan efektif. Pimpinan pengadilan harus jadi role model atau teladan bawahannya untuk menumbuhkan integritas.

Namun, hal itu memang sulit dilakukan, terutama dalam kaitan dengan gaya hidup yang tidak sederhana dari hakim dan pejabat peradilan. “Hal lainnya berkaitan dengan loyalitas pimpinan kepada bawahan ini juga harus dibangun, bukan sebaliknya. Salah satunya termasuk menerapkan pola hidup yang sederhana,” lanjutnya.

Menurut dia, KY telah bersiner­gi dengan pimpinan pengadilan berkomitmen bersama dalam memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi sependapat pembenahan yang dilakukan MA masih belum begitu optimal. Menurutnya, MA harus lebih keras lagi dalam melakukan pembenahan. “Masih banyak yang harus dilakukan, misalnya saja terkait pengawasan. Hakim itu seolah tidak diawasi dan jalan sendiri-sendiri. Di Jakarta saja masih terjadi keputusan-keputusan yang erat dengan uang.” (Dro/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More