Indonesia Butuh Roadmap Terorisme

Penulis: Deo/X-6 Pada: Kamis, 09 Nov 2017, 06:08 WIB Polkam dan HAM
Indonesia Butuh Roadmap Terorisme

Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI Amin Mudzakkir g memberikan penjelasan tentang ektremisme kekerasan berbasis agama, di Gedung LIPI Jakarta

UPAYA pemerintah memberantas terorisme Indonesia dinilai kerap bersifat responsif dan sporadis. Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir, selama ini Indonesia tidak memiliki peta jalan (roadmap) guna memayungi langkah-langkah pemberantasan terorisme.

“Itu (roadmap) yang belum ada sampai saat ini. Dalam hal ini, Indonesia bisa mencontoh Inggris. Cara mereka merancang sistem (pemberantasan terorisme) secara menyeluruh itu yang perlu diadopsi di revisi UU Terorisme kita nanti,” ujar Amin dalam Media Briefing ‘Melawan Ekstremisme Kekerasan di Inggris dan Relevansinya bagi Indonesia’ di Media Center LIPI, Gatot Subroto, Jakarta, kemarin.

Pada 2015, Inggris mengeluarkan Counter-Terrorism and Security Act menggantikan UU Antiterorisme yang lama. UU yang baru memberikan kewenangan kepada Home Office (Kementerian Dalam Negeri) Inggris untuk membubarkan organisasi-organisasi yang dinilai aktif menyebarkan paham-paham radikal, termasuk Hizbut Tahrir (HT) Inggris.

“Sebelumnya, sebagai negara liberal, Inggris tidak bisa melarang keberadaan organisasi Islam radikal dan ultranasionalis. Namun, seiring waktu, organisasi-organisasi semacam ini terus menyebarkan ide-ide radikal. Barulah lewat UU baru, organisasi semacam ini bisa dibubarkan tanpa proses yudisial,” terangnya.

Keputusan pemerintah Inggris merevisi UU lama, lanjut Amin, tidak lepas dari meningkatnya jumlah serangan teror yang terjadi di Inggris. Selain itu, UU lama juga dinilai tidak mampu mencegah ratusan warga negara Inggris yang berangkat ke Suriah untuk berjuang bersama organisasi teroris Islamic State (IS) dalam beberapa tahun terakhir.

Peneliti senior LIPI Adriana Elisabeth mengatakan Indonesia sebenarnya sudah punya prosedur operasional standar (SOP) yang cukup canggih untuk mendeteksi pergerakan terorisme di Tanah Air. Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mencermati konflik antara militer Filipina dan kelompok militan berbendera IS di Marawi.

Pasalnya, militer IS saat ini terus terdesak oleh militer Filipina dan berpotensi melarikan diri ke Indonesia. “Jaraknya dekat, perbatasannya juga luas, mereka pun ada hubungan dengan orang-orang di Indonesia. Jadi, kita harus khawatir,” kata dia. Menurut Adriana, sejumlah wilayah yang potensial dijadikan tempat pelarian, di antaranya Poso, Ambon, dan Bima. (Deo/X-6)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More